SEMARANG, Lingkarjateng.id – Ratusan Warga Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang-Demak kemarin, 31 Juli 2023 berdemo di halaman Kantor Gubernuran. Mereka berteriak meminta Ganjar bersikap gentle dan menemui para pendemo secara terbuka terkait kejelasan ganti rugi tanah musnah untuk pembangunan tol Semarang-Demak.
Akan tetapi, meski sudah berpanas-panasan menyuarakan harapannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sangat dinanti-nanti pendemo tak kunjung keluar.
Hal ini dikonfirmasi oleh wartawan koran Lingkar, namun Ganjar tidak ada di kantornya. Ketika dihubungi melalui pesan tertulis pun tidak direspon.
Menurut Sekretaris Daerah Jawa Tengah (Sekda Jateng) Sumarno, Ganjar tidak menemui pendemo karena sedang berada di Jakarta untuk menghadiri Pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
“Kebetulan kemarin Pak Gubernur sedang ada acara di luar kota yaitu Jakarta untuk menghadiri Pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),” ucap Sumarno saat dihubungi lewat pesan tertulis, Selasa, 1 Agustus 2023.
Sumarno mengaku langsung menghubungi Gubernur Jawa Tengah untuk memberitahukan jika ada unjuk rasa di kantornya.
“Beliau (Ganjar) tahu kalau akan ada demo karena kami kabari dari telepon, dan untuk tuntutan pendemo kemarin itu adalah kewenangan dari pusat sehingga akan kami teruskan ke pusat,” imbuhnya.
Sebelumnya Ketua Koordinator Aksi, Abbas, mengatakan bahwa tuntutan warga tidak berlebihan. Sebagai rakyat sadar hukum, pihaknya menghormati penuh hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, rencana penggantian tanah musnah dengan uang ganti rugi (UGR) yang nilainya jauh dari adil dan layak, yakni hanya 30 persen dari harga pasar, dinilai bentuk kezaliman pemerintah yang sengaja mengkhianati dan menyusahkan rakyat.
“Pemerintah harus memahami bahwa rakyat dalam mengelola, memanfaatkan, dan menggunakan tanah-tanahnya tersebut telah memiliki atas hak dan merupakan media mencari nafkahnya. Sehingga pemerintah harus memperhatikan keberlangsungan hidup rakyatnya, setelah mereka kehilangan hak atas tanahnya. Oleh karena itu, apabila nilai penggantian tanah musnah jauh dari kata adil dan layak, maka pemerintah telah berbuat zalim dan sengaja menyengsarakan rakyatnya,” tegasnya saat orasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.
Demonstran juga beberapa kali berteriak memanggil nama Ganjar untuk keluar menemui para pendemo yang sudah jauh-jauh datang dari Desa Bedono dan memadati halaman Kantor Gubernur.
“Mana Ganjar, kami ingin Gubernur Jawa Tengah gentle dan terbuka untuk menemui kami di sini, melakukan pembicaraan yang semestinya. Kami ingin lihat seorang pemimpin mampu melindungi rakyatnya dari kesengsaraan yang sedang kami alami. Kami rela panas-panasan! Kami rela menunggu sampai malam agar permasalahan ini ada titik terangnya dan tidak sia-sia!” teriak pendemo.
Sementara itu, Kepala Desa Bedono Agus Salim yang turut ikut serta mendampingi warganya dalam menuntut keadilan mengaku telah menyampaikan perihal tanah musnah ini kepada warga.
“Masyarakat hanya ingin, berapa pun sepatutnya dengan harga yang layak itu mereka puas. Masyarakat mendukung (pembangunan tol, red), tapi jangan dikatakan sebagai tanah musnah karena pemukiman yang mereka huni itu terendam air setiap hari,” jelasnya.
Ia juga menepis isu bahwa beberapa warga di Desa Bedono telah menjual tanahnya ke orang lain di luar pemerintahan.
“Itu tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki, bersertifikat, kemudian ada Latter C dan lunas pajak,” jelasnya.
Ia menjelaskan, ada sekitar 80 hektare tanah milik 110 warga yang terdampak tol. Oleh karena itu, warga meminta semua tanah yang terdampak tol Semarang-Demak dibebaskan seluruhnya. (Lingkar Network | Rizky Syahrul – Lingkarjateng.id)
