PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program inovatif.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, saat kunjungan kerja di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Selasa, 8 Juli 2025, yang menjadi bagian dari agenda penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.
Widiastuti mengaku terkesan dengan praktik baik yang telah dilakukan Pemkab Pekalongan. Menurutnya, kunjungan tersebut awalnya tidak direncanakan karena agenda utama adalah ke Desa Ngesrepbalong, Kabupaten Kendal.
“Namun, karena hari ini terdapat waktu kosong, kami manfaatkan untuk berkunjung ke Kabupaten Pekalongan. Ternyata, sambutan dari Pak Sekda sangat luar biasa. Beliau memberikan banyak masukan yang bermanfaat bagi kami dalam rangka penyusunan perencanaan perda penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
Messy menambahkan, seluruh hasil kunjungan akan segera dirangkum dan dibahas bersama tim ahli.
“Besok, kami akan melaporkan hasil kunjungan ini bersama tim ahli dan seluruh anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Laporan ini akan menjadi dasar dalam menyusun kerangka awal Ranperda Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten II Sekda Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh, menjelaskan bahwa Pemkab Pekalongan sejak 2020 telah menjalankan program Laboratorium Kemiskinan yang melibatkan multipihak atau hexa helix dalam penanganan kemiskinan.
Program ini berhasil masuk dalam top 15 inovasi terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) nasional.
“Selain itu, kami juga memiliki program KUDU SEKOLAH yang merupakan inovasi untuk mengatasi angka putus sekolah maupun anak tidak sekolah di daerah kami,” terang Masruroh.
Menurutnya, berkat kedua program tersebut angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan terus menurun dari sekitar 13 persen sebelum tahun 2020, menjadi 8,95 persen pada 2025.
“Ini membuktikan bahwa program yang kami jalankan tidak hanya inovatif, tetapi juga berkelanjutan, dari kepemimpinan bupati sebelumnya hingga saat ini. Kami berharap sinergi antara Pemprov dan Pemkab terus diperkuat demi menekan angka kemiskinan secara lebih luas,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
