REMBANG, Lingkarjateng.id – Bupati Rembang, Harno, berencana mengumpulkan seluruh camat dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada akhir November 2026 untuk memetakan kondisi jalan sekaligus menetapkan prioritas perbaikan infrastruktur di wilayah Kabupaten Rembang.
Harno mengatakan, keterlibatan camat diperlukan karena pemerintah kecamatan dinilai lebih memahami kondisi infrastruktur dan kebutuhan warga di wilayah masing-masing.
“Rencananya akhir November saya akan mengumpulkan semua camat beserta dinas terkait. Tujuannya untuk mengetahui dan mendeteksi jalan mana saja yang paling dibutuhkan masyarakat dan harus ditangani lebih dulu,” ucap Harno, Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurut Harno, pemetaan yang tidak melibatkan pemerintah kecamatan berisiko menghasilkan penentuan prioritas yang kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena itu, koordinasi lintas wilayah diperlukan agar usulan perbaikan dapat disusun berdasarkan fakta di lapangan.
“Masalahnya, kalau tidak sinergi dengan Pak Camat, nanti kadang kurang pas. Kadang jalannya masih agak bagus, padahal ada jalan lain yang sudah rusak parah dan lebih membutuhkan penanganan,” tuturnya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah Kecamatan Sarang, khususnya kawasan paling timur Kabupaten Rembang. Harno menyebut jalur Bonjor yang mengarah ke Sampung sebagai salah satu ruas yang perlu masuk dalam pemetaan kebutuhan infrastruktur.
Hasil pemetaan tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dalam menentukan langkah penanganan sesuai tingkat urgensi dan kondisi kerusakan jalan.
Selain meminta pemetaan yang lebih akurat, Harno juga menginstruksikan dinas terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU), untuk menyiapkan skema pembiayaan alternatif bagi ruas jalan yang diusulkan memperoleh bantuan pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah antisipasi itu diperlukan apabila pengajuan melalui program Instruksi Jalan Daerah (IJD) tidak mendapat persetujuan. Dengan demikian, pihaknya tetap dapat mengupayakan penanganan jalan yang dinilai mendesak melalui opsi pendanaan lainnya.
“Kalau usulan dari Jakarta melalui IJD tidak lolos, PU harus membuat alternatif berikutnya. Sebab, jalan itu sangat dibutuhkan masyarakat kita. Jadi, harus ada opsi lain agar penanganannya tetap bisa diupayakan,” tandasnya.
Jurnalis: Lingkar Network/Vicky Rio
Editor: Muslichul Basid
