PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – DPRD Kota Pekalongan mengapresiasi capaian Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan yang kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut.
“Kami apresiasi kepada Pemkot Pekalongan, di mana Kota Pekalongan telah mendapatkan 10 kali berturut-turut penghargaan Opini WTP dari BPK,” kata Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, dalam rapat paripurna pada Rabu, 25 Juni 2025.
Azmi juga menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah mengevaluasi dan memberikan saran, masukan, serta rekomendasi yang nantinya akan dikawal oleh DPRD dan dilaksanakan Pemkot.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Harapannya, dari hasil rekomendasi, Pemkot bisa lebih transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tata kelola keuangan di lingkungan Pemkot Pekalongan. Tentu, hal ini juga diimbangi dengan kinerja keuangan dan organisasi yang lebih baik lagi ke depannya,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kota Pekalongan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menyampaikan bahwa pengesahan Raperda ini merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus ditempuh sesuai aturan perundang-undangan.
“Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 yang kami ajukan pada 11 Juni 2025 telah melalui proses pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Hari ini, alhamdulillah, telah disetujui oleh DPRD,” jelasnya.
Balgis menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD dan menegaskan bahwa dokumen Raperda akan segera dikirim ke Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi maksimal tiga hari setelah persetujuan.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir dalam rapat tersebut untuk segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi DPRD demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
“Dengan komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD, diharapkan pembangunan Kota Pekalongan ke depan akan berjalan lebih optimal, akuntabel, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
