JEPARA, Lingkarjateng.id – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Bustanul Arif terus mendorong pemerintah daerah memaksimalkan usaha untuk menekan kasus stunting di Bumi Kartini.
Pria yang akrab disapa Bustanul ini mengatakan, penurunan jumlah kasus stunting di Jepara cukup signifikan, untuk itu harus terus didukung agar lebih baik lagi. Pasalnya, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Jepara turun dari 25 persen (2021) ke 18,2 persen (2023).
“Angka ini merupakan angka terbaik di eks-Karesidenan Pati,” kata Bustanul Arif, pada Jumat, 10 November 2023.
Ia mengungkapkan, keberhasilan penanganan stunting di Jepara tidak luput dari kolaborasi seluruh stakeholder Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. Bahkan dengan keberhasilan tersebut, Pemkab Jepara mendapatkan penghargaan insentif fiskal sebesar Rp 24,4 miliar dari Pemerintah Pusat.
“Harapannya, dana tersebut dimaksimalkan pemanfaatan dan lebih mendorong untuk penanganan kasus stunting di Kota Ukir,” ungkap Caleg dengan nomor urut 12 dari Dapil 1 Jepara itu.
Meski begitu, Politisi PPP ini menekankan penggunaan dana tersebut harus diawasi agar setiap masyarakat bisa mendapatkannya, dari penanganan kasus pada penderita hingga pencegahannya. Pemanfaatan dana tersebut harus diikuti dengan perencanaan yang benar-benar tepat berdasarkan skala prioritas.
DPRD Jepara memiliki pemahaman yang sama bahwa stunting adalah masalah mendasar yang harus dituntaskan. Penuntasan persoalan gizi termasuk stunting, tidak sekedar perkara menurunkan prevalensi tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan sekaligus penentu kualitas bangsa ke depan.
“Oleh karena itu, mari kita terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting menjadi prioritas,” pungkasnya. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Lingkarjateng.id)
