SEMARANG, Lingkarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta mengkaji ulang rencana kebijakan impor beras, karena dapat mengakibatkan harga hasil panen di kalangan petani menjadi jatuh.
“Hitung juga ketika petani hari ini menanam pertimbangkanlah jerih payah mereka. Jangan sampai nanti beras impor masuk, petani pas panen harganya jatuh lagi,” katanya pada Selasa, 13 Desember 2022.
Di sisi lain, saat ini pupuk sedang sulit diperoleh petani karena subsidinya tidak bisa seratus persen. Termasuk obat-obatan yang juga naik harganya.
“Kalau kemudian hasil panennya tidak terbeli dengan harga yang wajar itu artinya seluruh biaya produksi plus keuntungan yang diterima maka petani merugi hari ini,” ujarnya.
Merujuk pada hal tersebut, Ganjar mendorong pertimbangan kembali rencana melakukan impor beras dan menyarankan penghitungan ulang ketersediaan atau stok beras yang ada.
“Hati-hati betul dengan data yang baik agar dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, termasuk Badan Pangan Nasional mereka menghitung dan memberikan informasi itu kepada masyarakat,” ucapnya.
Menurut Ganjar, penghitungan harus dilakukan dengan baik jika kebijakan impor terlaksana. Seperti, waktu kedatangan beras, kemudian pemerintah juga mesti menghitung masa panen dari padi yang ditanam para petani.
“Saya lebih setuju sebenarnya bisa menjamin mereka, petani ini untuk dijamin harga jualnya sehingga Bulog bisa dikasih kapasitas yang lebih besar dan kemudian petani bisa mendapat keuntungan yang wajar,” ungkapnya.
Terlepas dari isu impor beras, Ganjar menilai ini momentum yang tepat untuk mengembangkan diversifikasi pangan Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia bisa tidak bergantung pada beras.
“Kalau bicara beras analog, kita sudah bisa buat, terus kita punya umbi-umbian yang cukup banyak dan masih bisa diolah, termasuk sagu. Ini momentum untuk kita bisa tidak bergantung hanya dengan beras karena impor ini selalu menarik untuk para pedagang,” lanjutnya.
Ganjar menegaskan, stok beras di Jawa Tengah aman dan terus dipantau. Pihaknya pun memahami jika pemerintah punya penghitungan, khususnya terkait kekhawatiran jika terjadi bencana dan sebagainya.
“Maka menurut saya, hitung dengan baik, terbukalah kepada publik agar publik tidak curiga,” pungkasnya. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)
