PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Banjir yang merendam Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah berlangsung selama 19 hari dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Kondisi tersebut mendorong DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk meninjau ulang status kebencanaan agar ditingkatkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono, saat meninjau langsung lokasi banjir bersama rombongan Komisi B, Selasa, 3 Februari 2026.
Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi warga yang terdampak cukup lama akibat genangan air yang tak kunjung surut.
“Banjir ini sudah 19 hari. Harapan masyarakat bukan hanya bantuan sembako, tapi solusi yang segera agar mereka bisa kembali ke rumah dan hidup normal,” ujar Endro.
Menurutnya, peningkatan status dari siaga bencana menjadi tanggap darurat bencana penting agar penanganan bisa lebih optimal dan menyeluruh.
“Dengan status tersebut, bantuan dari BNPB dapat segera turun, termasuk dukungan konstruksi seperti penguatan tanggul agar tidak jebol, serta bantuan logistik yang juga diharapkan dapat didukung oleh Bulog.” Jelasnya
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh, menjelaskan bahwa banjir di Mulyorejo berkaitan erat dengan kondisi hilir Sungai Sengkarang, yang juga berdampak pada wilayah Tegaldowo dan Karangjompo.
Kunjungan lapangan kali ini turut melibatkan sejumlah OPD Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kabid Pengelolaan DAS, serta Sekretaris Dinas Kehutanan.
“Kami sudah melakukan peninjauan langsung dan pengambilan foto udara dari hulu hingga hilir, baik melalui citra satelit maupun drone. Data ini sudah kami setorkan ke pimpinan sebagai baseline perbaikan bersama,” jelas Harun.
Ia menegaskan, penanganan jangka panjang akan difokuskan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.
Di wilayah hulu, perbaikan akan dilakukan melalui penguatan vegetasi tanaman konservasi serta pembangunan bangunan sipil teknis seperti dam penahan dan galiplak.
Sementara di wilayah hilir, masyarakat meminta percepatan pembangunan tanggul penahan Sungai Sengkarang agar banjir tidak terus berulang setiap tahun.
Untuk penanganan jangka pendek, Harun menyebutkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten telah menurunkan pompa air.
Dari provinsi, sebanyak tiga hingga empat unit pompa telah dikerahkan, ditambah satu unit pompa dari pemerintah kabupaten, meski jumlah tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan.
Ia juga menyoroti kondisi warga terdampak yang memilih bertahan di rumah dan tidak mengungsi, dengan jumlah mencapai lebih dari 50 persen. Menurutnya, kelompok ini perlu mendapatkan pelayanan dan dukungan yang optimal selama fase tanggap darurat.
Selain itu, Harun mengapresiasi inisiatif warga yang mulai merembuk penyiapan tanggul darurat, serta peran Kodim Pekalongan yang telah membantu penyediaan tenda dan tanggul sementara.
Ia juga mengimbau masyarakat di wilayah tengah anatara hulu dan Hilir untuk memperbanyak sumur resapan guna mengurangi aliran air langsung ke hilir.
“Ini adalah kerja bersama. Untuk jangka pendek kita fokuskan pelayanan tanggap darurat, sementara untuk jangka panjang, pembenahan dari hulu sampai hilir harus kita lakukan bersama,” pungkasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi B DPRD Jateng turut menyerahkan bantuan logistik cadangan pangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa beras fortivit 100 kilogram dan mie mocaf 1.000 bungkus.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
