SEMARANG, Lingkarjateng.id – Sejumlah juragan truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan DIY mengeluhkan pemblokiran barcode pembelian BBM jenis bio solar semenjak pemerintah melalui pertamina menaikkan harga BBM non subsidi.
Sekretaris DPD Aptrindo Jateng DIY, Dedi Untoro, mengatakan tidak mempermasalahkan kenaikan BBM non subsidi karena para angkutan barang atau pengguna truk masih menggunakan BBM bio solar. Hanya saja semenjak harga BBM non subsidi dinaikan di bulan April, pemerintah pusat melalui Pertamina justru menyetujui aturan penghapusan barcode.
Menurutnya, upaya pemblokiran itu merupakan suatu kerugian bagi pengusaha truk di tengah lonjakan harga BBM non subsidi.
“Barcode diblokir sejak ada kenaikan BBM non subsidi. Tiap hari Ada yang (pelaku usaha) yang kena dua lima barcode diblokir. Ada 200 lebih barcode angkutan barang yang terblokir. Dari Pertamina katanya mereka ada penyesuaian data penerima BBM subsidi. Tetapi fakta di lapangan, mereka sama sekali tidak memberikan solusi apa pun,” ujar Dedi kepada media, Minggu, 26 April 2026.
Dedi mengatakan penghapusan barcode oleh Pertamina berdampak langsung pada operasional. Menurutnya, banyak truk yang tidak bisa beroperasi karena terkendala pembelian bio solar akibat masifnya penghapusan barcode.
Ia mencontohkan, pengusaha truk yang memiliki puluhan armada, saat ini hanya bisa mengoperasikan beberapa truk saja karena armadanya banyak yang berhenti beroperasi.
“Mestinya pemerintah memikirkan nasib kami sebagai pelaku usaha angkutan barang. Karena peran kami ini vital sebagai penyalur logistik dari hulu ke hilir. Nah, kalau kondisi ini berlarut-larut, dampaknya bisa luar biasa. Harga-harga kebutuhan pokok melambung. Dan fatalnya lagi tenaga kita banyak yang nganggur terutama para sopir yang harus menghidupi anak istrinya,” katanya.
Pihaknya pun berharap agar Pertamina menyosialisasikan aturan barcode angkutan barang dengan detail sehingga tidak menimbulkan salah tafsir bagi kalangan pelaku usaha. Selain itu, penyaluran BBM subsidi juga dinilai perlu diatur supaya tepat sasaran.
“Kalau ada kenaikan BBM subsidi kita tidak masalah, karena kita tidak terdampak. Kita minta yang penting ada solarnya. Dinaikkan gak apa-apa. Yang penting ada barangnya,” katanya.
Jurnalis: Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Rosyid
