PATI, Lingkarjateng.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati bersama unsur lintas sektoral membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bahari Merah Putih Banyutowo sebagai wadah pendampingan dan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi nelayan tradisional.
Pembentukan satgas tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Kecamatan Dukuhseti, Rabu, 24 Juni 2026, dengan melibatkan Forkopimcam, pemerintah desa, TNI AL, Polairud, UPP Syahbandar, kelompok nelayan, serta instansi terkait lainnya.
Sekretaris DKP Kabupaten Pati, Agus Sunarko, mengatakan keberadaan satgas diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara nelayan dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini kerap dihadapi masyarakat pesisir.
“Dari hasil rembukan bersama Forkopimcam, kepala desa, dan unsur terkait lainnya, kami sepakat membentuk Satgas Bahari Merah Putih Banyutowo,” ucapnya.
Agus menjelaskan satgas akan mendampingi dan membantu nelayan tradisional dalam melaut serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
Menurutnya, satgas tersebut akan beranggotakan berbagai unsur, mulai dari koordinator nelayan, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), pemerintah desa, kecamatan, Koramil, Polsek, Pos TNI AL Banyutowo, Polairud, UPP Syahbandar, hingga DKP Kabupaten Pati.
Selain berfungsi sebagai wadah penyelesaian persoalan nelayan, Agus menyebut satgas juga memiliki tugas mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan tata kelola sektor perikanan tangkap.
Menurutnya, konsep serupa nantinya akan diterapkan di sejumlah wilayah pesisir lain yang memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Adapun nama satgas akan disesuaikan dengan lokasi masing-masing, seperti Banyutowo, Puncel, Alasdowo maupun kawasan pesisir lainnya di Kabupaten Pati.
“Satgas ini nantinya menerima aduan dan membantu penyelesaian berbagai persoalan di bidang perikanan tangkap. Selain itu juga membantu mengoptimalkan capaian PAD dari sektor retribusi TPI,” katanya.
Keberadaan satgas disambut positif oleh kalangan nelayan. Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Lestari Banyutowo, Sugiyono, berharap forum tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan nelayan secara langsung kepada pemerintah maupun instansi terkait.
“Harapannya keluhan dan kesulitan yang dihadapi nelayan bisa diterima dan ditindaklanjuti. Semua pihak dilibatkan, mulai dari kelompok nelayan hingga Polairud, demi kepentingan bersama dan kesejahteraan nelayan,” bebernya.
Jurnalis: Mohammad Fahtur Rohman
Editor: Rosyid
