PATI, Lingkarjateng.id – Petani Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, rela menginap di Halaman Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Pati untuk memperjuangkan tanah yang diklaim milik nenek moyang mereka.
Aksi menginap yang dilakukan sejak Senin, 10 Febaruari 2025, kemarin itu untuk menuntut agar BPN Pati menghentikan izin hak guna (HGU) yang dimiliki PT Laju Perdana Indah (LPI) atas tanah seluas 7,3 hektare yang diklaim peninggalan nenek moyang mereka. Selain itu, mereka juga menuntut BPN Pati tidak memberikan izin kepada PT LPI jika nantinya mengajukan perpanjangan.
Hingga Selasa, 11 Februari 2025 pukul 11.30 WIB, puluhan petani Desa Pundenrejo masih menempati tenda yang didirikan di sebelah barat Halaman Kantor BPN Pati. Mereka beristirahat di dalam tenda dan mushola sembari menunggu kejelasan dari Kepala BPN Pati Jaka Pramana.
Salah satu petani Pundenrejo, Uut Mutoharoh, memilih tidak pulang ke rumah sampai mendapatkan kejelasan dari Kepala BPN Pati meski harus tidur kedinginan di tenda.
“Dingin, terasa sakit. Nyamuknya banyak sekali. Sudah ditemui tapi disuruh nunggu hari Rabu (janjinya). Semuanya, dari Pundenrejo, ini bawa anak, suami, mbah, bue (nenek, ibu) semua di sini,” jelasnya.
Untuk makan dan minum, dia dan petani lainnya mengandalkan kiriman dari keluarga yang ada di Pundenrejo dan belas kasihan warga di sekitar Kantor BPN Pati.
“Makan dari rumah diantar ke sini. Dari pihak sini juga ada yang ngasih tadi. Mandi di toilet mushola gantian,” ucapnya.
Sementara itu, pendamping hukum petani Pundenrejo, Abdul, mengaku sudah ditemui Kepala BPN Pati. Namun, jawaban yang diberikan belum jelas seperti yang sudah diberikan sebelum-sebelumnya.
Abdul mengatakan pihak BPN Pati mengelak bahwa masalah tanah yang diperselisihkan petani Pundenrejo dengan PT LPI bukan kewenangannya. Menurut Kepala BPN Pati, pihak yang berhak menangani permasalahan tersebut adalah BPN Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanahan RI.
“Alasannya dia bilangnya masih melempar bola, ini bukan kewenangan mereka. Padahal jelas di ketentuan yang ada ketika tanah kurang dari 25-30 hektare jelas tanah itu seharusnya penetapan hak atas tanah yang sedang dilakukan PT LPI ini itu menjadi kewenangannya Kantah (Kantor Pertanahan) BPN Pati,” jelasnya.
Dia mengatakan bahwa petani Pundenrejo akan terus bertahan di Kantor BPN Pati hingga tuntutannya dikabulkan meski harus menginap di dalam tenda hingga berhari-hari.
“Kalau dari kami dari warga petani Pundenrejo jelas sampai tuntutan warga bisa direalisasikan bisa disampaikan juga oleh Kepala BPN Pati,” tandasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Lingkarjateng.id)
