JEPARA, Lingkarjateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara memberikan sejumlah saran yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2023.
Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma’arif mengungkapkan bahwa sesuai dengan pos hasil pembahasan yang disampaikan oleh Badan Anggaran, pihaknya mengaku sepakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Justru malah peningkatan PAD yang sebenarnya kita dorong untuk ditingkatkan dari retribusi daerah, salah satunya usulan terkait penggratisan masuk objek wisata di Jepara agar ditinjau ulang sebagai upaya mengenjot PAD dari sektor pariwisata,” ujar Gus Haiz sapaan akrab Ketua DPRD Jepara.
Pasalnya, hal ini berkaitan dengan defisit anggaran belanja daerah yang mengalami defisit anggaran 6,5 persen atau kurang lebih Rp 172 miliar. Menurutnya, hal ini sangat disayangkan karena defisit anggaran tersebut terlalu banyak.
“Meskipun ditutup dengan kemampuan fiskal dan lain sebagainya, saya menilai Pemkab Jepara terlalu memaksakan defisit anggaran belanja daerah,” terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya pun mengambil langkah untuk meningkatkan PAD. Dengan harapan, bisa tercapai sehingga bisa menutup defisit belanja.
“Sebagai masukan bagi Pemerintah, ketika membuat draft KUA PPAS seharusnya sesuai regulasi. Jangan terkesan dipaksakan yang pada akhirnya malah membebani. Untuk itu, kami akan bahas dan kaji secara detail pada RAPBD,” tandasnya.
Gus Haiz juga mempertanyakan alasan Pemkab Jepara terkait jumlah belanja daerah yang meningkat sangat signifikan dan berbanding terbalik dengan proyeksi PAD yang menurun.
“Makanya itu, saya bertanya kenapa PAD diproyeksikan turun akan tetapi belanja dinaikkan setinggi-tingginya. Sebagai perbandingan tahun kemarin untuk anggaran belanja Kabupaten Jepara kisaran Rp 230 miliar dan sekarang dipaksakan Rp 260 miliar padahal proyeksi PAD menurun, nah ini ada apa?” ungkapnya.
Selanjutnya, terkait belanja gaji pegawai di lingkungan Pemkab Jepara yang juga mengalami kenaikan menjadi Rp 1,2 triliun dari total APBD tahun ini yakni sebesar Rp 2,6 triliun yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan yakni dua tahun sebelumnya Rp 880 miliar dan tahun 2022 Rp 1 triliun.
“Acres 2,5 persen itu memang standar namun perencanaan tersebut bagi kami terlalu tinggi. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah perhitungan belanja pegawai ini betul-betul direalisasikan dengan mendata para pegawai yang akan pensiun, naik pangkat dan juga penambahan tenaga PPPK dan PNS sebenarnya bisa diefisienkan dengan perhitungan yang valid,” sambungnya.
Kemudian, terkait rencana belanja pengadaan tanah untuk proyek pembangunan embung sebagai salah satu proyek strategis Nasional oleh Pemkab Jepara yang menelan anggaran Rp 18 miliar.
“Rp 18 miliar saya kira juga terlalu tinggi, kalau dihitung dengan asumsi harga tanah per meter Rp 360 ribu. Sedangkan di Karimunjawa rata-rata harga per meternya Rp 200 ribu kalau lokasinya di pegunungan. Dan kemarin sudah kita revisi Rp 2 miliar menjadi Rp 16 miliar. Revisi Rp 2 miliar itu pun kita gunakan untuk rehabilitasi jembatan di Desa Jeruk Wangi-Kedung Leper Kecamatan Bangsri Jepara,” imbuhnya.
Pihaknya pun mengaku, dikarenakan keterbatasan waktu dalam pembahasan KUA PPAS. Maka, kedepan, dirinya akan all out dalam pembahasan RAPBD mendatang. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)
