KENDAL, Lingkarjateng.id – Keterbatasan anggaran akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) diminta tidak mengurangi keberpihakan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 didorong lebih selektif dengan memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Bagus Bimo Alit, mengatakan kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola anggaran sekaligus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Hal itu disampaikannya setelah Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian Raperda APBD Kabupaten Kendal Tahun 2027 di Ruang Paripurna DPRD Kendal, Senin, 2 November 2026.
Menurutnya, penyusunan RAPBD 2027 harus berorientasi pada basis kinerja. Artinya, setiap penganggaran harus mengutamakan hasil yang jelas, terukur, serta memiliki target capaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Penganggaran harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, serta berprinsip pada efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, anggaran yang disusun benar-benar mampu menggerakkan pembangunan daerah menjadi lebih produktif,” ujarnya.
Bimo berharap pemerintah daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki Kabupaten Kendal. Terlebih dengan adanya pengurangan TKD.
“Pemkab Kendal perlu mencari terobosan untuk mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal,” tegas Bimo.
Selain itu, ia mendorong agar program dan kegiatan pada 2027 lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan aspirasi dan kehendak masyarakat.
“Kegiatan-kegiatan di tahun 2027 harapannya bisa lebih pro kepada masyarakat dan jumlahnya bisa lebih diperbanyak. Karena hari ini kita harus menyesuaikan program sesuai dengan kehendak masyarakat,” ungkapnya.
Dari sisi pendapatan, Bimo menilai kondisi Kabupaten Kendal menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Setiap tahun, pendapatan daerah mengalami peningkatan dari berbagai sektor.
Terlebih, Kendal memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terus berkembang dan memiliki peluang ekspansi. Potensi tersebut dinilainya perlu dimaksimalkan agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
“Setiap tahun ada kenaikan dari segala sektor. Apalagi saat ini kita punya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di mana ada perluasan. Harapannya potensi ini bisa kita maksimalkan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau yang selama ini dikenal sebagai pajak galian C. Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi yang perlu dikelola dan diawasi secara maksimal agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.
“Harapannya dengan pengelolaan anggaran yang efektif serta optimalisasi sumber pendapatan, RAPBD 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kendal,” pungkasnya. (Adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Sekar
