BLORA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten Blora meminta dukungan pemerintah pusat pelaksanaan Sekolah Rakyat terintegrasi yang rencananya dibangun di wilayah Kecamatan Cepu.
Bupati Blora Arief Rohman saat mengunjungi Kementerian Sosial dan KemenPU di Jakarta bersama Wabup Sri Setyorini dan pimpinan DPRD menyampaikan bahwa Pemkab Blora telah memproses penyiapan lahan Sekolah Rakyat terintegrasi.
Berdasarkan laporan mingguan pekerjaan penimbunan lahan periode 12 hingga 18 Oktober 2026, progres fisik tercatat mencapai 95,70 persen. Angka tersebut melampaui target rencana 85,81 persen, atau lebih cepat 9,89 poin persentase dari jadwal yang ditetapkan.
Selain itu, Pemkab Blora telah membangun akses jalan beton sepanjang 323 meter dengan lebar delapan meter. Infrastruktur pendukung lainnya juga disiapkan, meliputi jaringan air bersih melalui PDAM dan jaringan listrik tiga fase oleh PLN.
Untuk itu, Pemkab Blora juga mengajukan dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan penimbunan sisa lahan sekitar 2,9 hektare.
“Selain itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan untuk penyelidikan kondisi tanah, pemetaan topografi, hingga penyusunan desain teknis pembangunan,” bebernya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurutnya kesiapan lahan di Kecamatan Cepu telah diperiksa oleh satuan kerja (satker), termasuk akses jalan menuju kawasan pembangunan.
“Setelah survei dari satker, lahan sudah diperiksa dan kami siapkan. Jalan masuk juga sudah memiliki lebar delapan meter. Pekerjaan urukan dan limestone sudah berjalan,” ujarnya.
Bupati Arief menyebutkan bahwa koordinasi dengan satuan kerja Kementerian PU akan terus dilanjutkan.
“Pada 27 Oktober 2026, direncanakan ada tindak lanjut dari satuan kerja terkait kesiapan lokasi,” sambungnya.
Di sisi lain, Bupati Arief menyebut pemerintah pusat mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kecamatan Cepu.
“Dari kementerian mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Blora sudah siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Sekarang kami menunggu penetapan lokasi atau penlok dari Kementerian PU dan Kementerian Sosial,” terangnya.
Bupati Arief berharap proses penetapan lokasi dapat berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Pemkab Blora menargetkan pembangunan dapat memasuki tahap ketiga pada 22 Desember 2026. (adv)
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Ulfa
