KAB. SEMARANG, Lingkarjateng.id – Sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial pengganti bangunan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta di Kabupaten Semarang mulai dibangun. Groundbreaking pembangunan dilakukan di wilayah Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Minggu, 20 September 2026.
Fasilitas yang dibangun meliputi Gedung Kantor Kelurahan Bawen, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Balai RW, serta bangunan TK dan SD yang sebelumnya terdampak proyek strategis nasional tersebut.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan pembangunan fasilitas pengganti merupakan bagian dari dukungan Pemkab Semarang terhadap percepatan pembangunan jalan tol. Di sisi lain, pihaknya memastikan pelayanan publik dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tetap tersedia.
“Sejumlah fasilitas umum ini terdampak atas pembangunan Tol Bawen-Jogja, dan hari ini gedung-gedung penggantinya mulai di bangun, sehingga kami Pemkab Semarang mendukung upaya percepatan pembangunan jalan Tol Bawen-Jogja,” katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah aset milik Pemkab Semarang yang terkena proyek tol akan digantikan dengan lahan maupun bangunan baru. Salah satunya berada di kawasan Ngrawan Lor, Kecamatan Bawen.
“Kemudian, tanah yang merupakan aset Pemkab Semarang yang terkena dampak pembangunan tol tersebut kita mulai bangun ulang karena beberapa diantaranya sudah kami siapkan lahan penggantinya, termasuk di lokasi ini akan ada pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bawen, Ruang Terbuka Hijau, Balai RW, dan Sekolah TK serta SD ada di sisi lahan seberangnya,” ujarnya.
RTH dan fasilitas pendukung lainnya dibangun di atas lahan aset Pemkab Semarang di Ngrawan Lor yang masuk Paket A pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta Seksi 6.
Sementara itu, TK Mulyo Adi dan SD Negeri Bawen 01 yang turut terdampak telah memperoleh lahan pengganti. Kedua sekolah tersebut akan dibangun di Lingkungan Tegalrejo, Kecamatan Bawen, dengan luas lahan sekitar 2.953 meter persegi.
Lokasi baru sekolah tersebut berjarak sekitar 100 meter dari bangunan sekolah sebelumnya.
Ngesti mengungkapkan, nilai ganti rugi aset Pemkab Semarang yang terdampak pembangunan tol pada tahap pertama mencapai sekitar Rp112 miliar.
Dana tersebut kemudian dialokasikan kembali untuk pengadaan lahan pengganti serta pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dan sejumlah infrastruktur pendukung lainnya.
“Nilai itu kita gunakan untuk penggantian sejumlah bangunan tersebut, seperti misalnya Kantor Kelurahan Bawen dan RTH itu biayanya Rp23 miliar, lalu Gedung TK, SD, dan Balai RW ini sekitar Rp15,9 miliar,” paparnya.
Khusus pembangunan Balai RW di kawasan RTH, pemerintah daerah menyebut fasilitas tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dengan warga terdampak.
“Khusus kawasan RTH ini nanti juga ada Balai RW ini dibangunkan, karena ini permintaan warga setempat artinya jadi syarat dari warga, supaya mereka dibuatkan Gedung Balai RW, artinya ada kesepakatan dengan warga dan Balai RW ini nanti dijadikan satu di kawasan RTH yang sekarang kita groundbreaking ini,” jelas Ngesti.
Selain pembangunan fasilitas pengganti, dana ganti rugi aset juga digunakan untuk sejumlah kebutuhan infrastruktur daerah. Di antaranya perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blondo di Bawen serta pembebasan lahan untuk mengurai kemacetan di kawasan Pasar Sayur Getasan.
Alokasi lainnya mencakup pembelian lahan TPA Blondo sekitar Rp20 miliar, pembebasan tanah untuk penanganan kemacetan Pasar Getasan sekitar Rp4,5 miliar, penanganan lokasi terdampak bencana di Ungaran Barat, serta penyediaan fasilitas umum baru.
Ngesti mengatakan pihaknya juga masih memproses pembelian lahan di wilayah Gembol, Kecamatan Bawen.
“Seluruh proses konstruksi bangunan ini dilaksanakan langsung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), sehingga Pemkab Semarang nantinya akan menerima aset dalam bentuk bangunan fisik yang siap pakai (penyerahan bangunan jadi), dengan target selesai pada 26 Februari 2027,” sambungnya.
Ngesti menegaskan seluruh proses penggantian aset dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk pembangunan RTH beserta fasilitas pendukungnya, nilai penggantiannya sekitar Rp23 miliar.
“Lalu untuk sekolahan TK dan SD, serta gedung Balai RW ini nominalnya sekitar Rp15,9 miliar. Ini dilakukan secara bertahap dan pelaksanaannya sendiri dilakukan langsung oleh BUJT jadi bukan dari kami Pemkab Semarang,” katanya.
Jurnalis: Lingkar Network/Hesty Imaniar
Editor: Muslichul Basid
