PATI, Lingkarjateng.id – Kekeringan di Kabupaten Pati meluas. Hingga pertengahan September 2026 kekeringan berdampak ke 40 desa dan sekitar 1.700 hektare lahan pertanian.
Menyusul kondisi kekeringan di Pati yang meluas, Pemerintah Kabupaten Pati meningkatkan status siaga darurat kekeringan menjadi tanggap darurat mulai Jumat, 18 September 2026.
Pelaksana tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan penetapan status tanggap darurat mengacu pada Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013. Salah satu syaratnya yakni kekeringan melanda setidaknya 1.200 hektare lahan pertanian dan tiga desa.
“Status tanggap darurat bencana mulai besok (18 September 2026), karena hari ini harus mendapat tanda tangan semua Forkopimda. Berlangsungnya sampai kekeringan ini selesai,” ujarnya usai rapat di gedung Setda Pati pada Kamis, 17 September 2026.
Dengan status baru ini, Pemkab Pati dapat menggunakan dana Belanja Tak Terduga atau BTT untuk penanganan bencana. Untuk saat ini pemerintah menyiapkan dana Rp250 juta.
“Kalau status siaga kita belum bisa menggunakan BTT, kalau tanggap darurat bisa mengalokasikan dengan BTT. Nominalnya sekitar Rp250 juta, tapi kan fleksibel. Kalau kekeringannya masih panjang pasti akan kita tambahkan,” terangnya.
Salah satu prioritas pemerintah untuk penanganan kekeringan yakni menyalurkan air bersih ke 40 desa terdampak. Selain itu, pemerintah mengandalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu penanganan kekeringan di Pati.
“Sehingga kami upayakan untuk hari Senin nanti kami rencanakan sudah bisa menggunakan entah dari dana CSR/TJSL dari Bank Jateng ataupun dari BTT Kabupaten Pati. Intinya hari Senin sudah bisa kita lakukan pengiriman air bersih di 40 desa terdampak,” terangnya.
Selain penanganan jangka pendek, Chandra menyebut pemerintah sedang mengupayakan penambahan sumber air di wilayah terdampak kekeringan, salah satunya pembuatan sumur dalam.
“selain droping air kami juga melihat titik-titik air di wilayah desa terdampak terdekat supaya bisa kita alokasikan di 2027 untuk pengadaan susmur-sumur dalam. Kami juga diskusi terus dengan Kementerian pupur untuk dibantu pembuatan sumur dalam di daerah terdampak kekeringan,” bebernya.
Sementara itu, berdasarkan data BPBD Pati, kekeringan melanda 40 desa yang tersebar di sepuluh kecamatan. Masing-masing Jaken, Jakenan, Gabus, Winong, Pucakwangi, Kayen, Tambakromo, Sukolilo, Batangan, dan Dukuhseti.
Dengan dukungan dana BTT, pemerintah menargetkan distribusi air bersih ke 40 desa terdampak dapat dimaksimalkan selama kekeringan masih berlangsung.
Jurnalis: Fahtur Rohman/Lingkar Network
Editor: Ulfa
