JAKARTA, Lingkarjateng.id — Hampir dua tahun sejak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi pemimpin negara berdasarkan pemilu 2024. Lantas seperti apa kepercayaan dan kepuasaan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran?
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) mengeluarkan hasil survei nasional tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kepemerintahan Prabowo-Gibran yakni 61,4 persen.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengatakan hasil tersebut merupakan gabungan dari 9,1 persen responden yang mengaku sangat percaya dan 52,3 persen yang cukup percaya.
Sementara itu, 35,9 persen responden menyatakan tidak percaya terdiri dari 29,9 persen yang kurang percaya dan 6,0 persen yang sangat tidak percaya. Adapun 2,7 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
“Kalau kita melihat tingkat kepercayaan, angkanya mencapai 61,4 persen. Artinya, secara umum mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya di Jakarta pada Minggu, 6 September 2026.
Di sisi lain, survei ASI juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Hasilnya, 57,6 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut terdiri dari 9,0 persen responden yang mengaku sangat puas dan 48,6 persen yang cukup puas.
Sementara itu, 40,6 persen masyarakat menyatakan tidak puas, dengan rincian 34,0 persen kurang puas dan 6,6 persen sangat tidak puas. Sedangkan 1,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Ali, tingkat kepercayaan dan kepuasan publik merupakan dua indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap pemerintahan dan kinerja Presiden.
“Kalau kita bedakan, kepercayaan kepada pemerintahan berada di angka 61,4 persen, sementara kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 57,6 persen. Ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi publik masih cenderung positif, meskipun terdapat kelompok masyarakat yang belum puas dan belum percaya,” katanya.
Angka tersebut menjadi catatan bagi pemerintah untuk mempertahankan kepercayaan publik sekaligus memperbaiki aspek-aspek kinerja yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Di sisi lain, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di angka 40,1 persen. Angka tersebut terdiri dari 4,1 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 36,0 persen cukup puas.
Sementara itu, 54,4 persen masyarakat menyatakan tidak puas terhadap kinerja Gibran, yang terdiri dari 39,7 persen kurang puas dan 14,7 persen sangat tidak puas. Adapun 5,6 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Ali mengatakan adanya perbedaan tingkat kepuasan antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu temuan yang perlu dibaca secara proporsional. Menurutnya, angka tersebut menggambarkan bagaimana publik memberikan penilaian yang berbeda terhadap kinerja masing-masing figur dalam pemerintahan.
“Kalau kita lihat angkanya, memang terdapat gap antara tingkat kepuasan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Presiden berada di 57,6 persen, sementara Wakil Presiden 40,1 persen. Ini tentu menjadi bagian dari evaluasi terhadap persepsi publik atas kinerja pemerintahan,” katanya.
Ia menilai, temuan tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memastikan koordinasi dan pembagian peran antara Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan semakin efektif. Menurutnya, kinerja pemerintahan pada akhirnya akan dinilai publik secara keseluruhan.
“Yang terpenting adalah bagaimana ke depan kinerja pemerintahan semakin efektif dan masyarakat bisa merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan. Karena pada akhirnya, publik tidak hanya melihat figur, tetapi juga hasil kerja pemerintahan secara keseluruhan,” ujar Ali.
Survei nasional Arus Survei Indonesia tersebut merupakan bagian dari riset bertema “Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang dilaksanakan pada 23–29 Juli 2026 di 38 provinsi di Indonesia.
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden dengan metode penarikan sampel Multistage Random Sampling. Survei memiliki margin of error (MoE) ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
3 Persoalan yang Dihadapi Masyarakat di Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Dari survei tersebut muncul pula tiga persoalan pokok yang paling dihadapi masyarakat, yakni harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi persoalan paling banyak dirasakan masyarakat, disusul sulitnya mencari lapangan kerja dan kemiskinan.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengatakan sebanyak 35,7 persen masyarakat menilai mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling pokok yang mereka hadapi saat ini.
“Kalau kita lihat persoalan paling pokok yang dihadapi masyarakat, yang pertama adalah harga kebutuhan pokok mahal dengan angka 35,7 persen. Kemudian susah mencari lapangan kerja sebesar 20,4 persen, dan kemiskinan sebesar 20,1 persen,” ungkapnya.
Berdasarkan temuan tersebut, persoalan harga kebutuhan pokok memiliki angka yang cukup jauh dibandingkan dua persoalan berikutnya. Sementara itu, sebanyak 3,2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Ali, temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masih menjadi perhatian utama masyarakat. Harga kebutuhan pokok, kesempatan memperoleh pekerjaan, dan kemiskinan merupakan isu yang secara langsung berkaitan dengan daya beli dan kesejahteraan rumah tangga.
“Kalau kita melihat tiga persoalan ini, semuanya berkaitan dengan persoalan ekonomi masyarakat. Artinya, isu daya beli, pekerjaan, dan kesejahteraan masih menjadi perhatian yang cukup besar di tengah masyarakat,” katanya.
3 Program yang Manfaatnya Dirasakan Masyarakat
Namun, dari program-program pemerintahan Prabowo-Gibran terdapat tiga program prioritas yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Berdasarkan rangkaian survei tersebut, progra Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Sekolah Rakyat paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dari temuan survei tersebut, MBG berada di posisi teratas dengan 44,9 persen, disusul Cek Kesehatan Gratis sebesar 18,0 persen, dan Sekolah Rakyat sebesar 6,7 persen.
Selisih angka tersebut menunjukkan bahwa MBG menjadi program yang paling menonjol dalam persepsi manfaat yang dirasakan masyarakat dibandingkan dua program lainnya.
“Kalau kita lihat tiga besar ini, semuanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ada aspek gizi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya, program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat cenderung lebih mudah dirasakan manfaatnya,” katanya.
Tiga program tersebut juga dapat menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan yang menyentuh sektor kebutuhan dasar memiliki perhatian cukup besar dari masyarakat.
“Ini bukan hanya soal angka popularitas program, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, evaluasi tetap penting agar program-program tersebut tidak hanya berjalan, tetapi kualitas dan dampaknya juga semakin baik,” ujar Ali.
Editor: Ulfa
