PATI, Lingkarjateng.id – Peternak ayam mandiri di wilayah Pantura Timur Jawa Tengah menghadapi tekanan berat akibat harga ayam hidup yang terus berada di bawah biaya produksi sejak akhir Mei 2026. Kondisi tersebut menyebabkan peternak di Kabupaten Pati, Kudus, hingga Grobogan, mengalami kerugian berkepanjangan sehingga terancam bangkrut.
Kerugian yang terus terjadi membuat sebagian peternak mulai mengurangi populasi ayam, menunda pengisian kandang (chick in), bahkan menghentikan sementara usaha karena keterbatasan modal.
Ketua Persaudaraan Peternak Mandiri Pantura (PPMP) Pantura Timur, Saripudin, menilai persoalan tersebut mencerminkan belum seimbangnya tata kelola industri perunggasan nasional.
Menurutnya, peternak mandiri menjadi pihak yang paling terdampak dalam rantai usaha perunggasan.
“Kondisi ini membuat peternak rakyat berada pada posisi paling rentan di tengah rantai bisnis perunggasan. Peternak bukan tidak mampu berproduksi, tetapi menghadapi sistem usaha yang belum memberikan keseimbangan,” ujarnya di Pati, Jumat, 3 Juli 2026.
Menurut Saripudin, harga ayam hidup yang berlaku saat ini masih berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Akibatnya, peternak harus menanggung kerugian sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 untuk setiap kilogram ayam yang dijual.
Ia menjelaskan tingginya biaya produksi, mulai dari pakan, Day Old Chick (DOC), obat-obatan, vitamin, listrik, hingga tenaga kerja, tidak diimbangi dengan harga jual di tingkat peternak. Kondisi tersebut membuat arus kas usaha terganggu dan menggerus modal yang dimiliki peternak.
“Banyak peternak mulai mengurangi populasi, menunda chick in, bahkan mengosongkan kandang karena sudah tidak sanggup menanggung kerugian,” katanya.
Selain faktor harga jual, PPMP juga menyoroti dugaan kelebihan pasokan DOC Final Stock (FS) yang dinilai memicu melimpahnya produksi ayam hidup di pasar. Ketidakseimbangan antara jumlah pasokan dan kebutuhan disebut menjadi salah satu penyebab harga ayam terus berada di level rendah.
“Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan membuat harga ayam terus tertekan dalam waktu yang cukup lama,” ungkapnya.
Di sisi lain, PPMP menilai kondisi yang dialami peternak rakyat berbanding terbalik dengan capaian sejumlah perusahaan perunggasan besar yang tetap mencatatkan kinerja keuangan positif. Hal itu dinilai menjadi indikasi adanya ketimpangan dalam struktur industri perunggasan nasional.
Sebagai solusi, PPMP meminta pemerintah melakukan pengendalian produksi DOC secara lebih terukur, memberikan subsidi parsial harga DOC saat peternak mengalami kerugian ekstrem, serta memperkuat pola kemitraan yang lebih berkeadilan antara perusahaan penyedia sarana produksi dan peternak mandiri.
Pengawasan terhadap distribusi DOC dan produk unggas juga dinilai perlu diperketat.
Saripudin menegaskan keberlangsungan peternak rakyat harus menjadi perhatian karena memiliki peran penting dalam penyediaan protein hewani nasional. Menurutnya, tanpa perbaikan tata kelola industri, regenerasi peternak akan semakin sulit terwujud.
“Keberhasilan industri tidak cukup diukur dari keuntungan perusahaan besar, tetapi juga dari kemampuan peternak rakyat bertahan dan memperoleh penghasilan yang layak. Tanpa peternak yang kuat, ketahanan pangan nasional akan sulit diwujudkan,” pungkasnya.
Jurnalis: Mohammad Fahtur Rohman
Editor: Rosyid
