Kudus (lingkarjateng.id) – Lakpesdam PWNU Jawa Tengah menggelar Muktamar Ilmu Pengetahuan (MIP) IV Tahun 2026 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus, Sabtu (27/6). Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi gagasan untuk memperkuat peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat sipil yang mandiri, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Mengusung tema Nahdlatul Ulama sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan: Konsolidasi Gerakan, Kemandirian Organisasi, dan Transformasi Sosial, kegiatan diikuti akademisi, ulama, peneliti, aktivis, pengelola perguruan tinggi, hingga pengurus pesantren dari berbagai daerah.
Rektor UIN Sunan Kudus, Prof. Dr. Abdurrahman Kasdi, mengatakan MIP IV merupakan kelanjutan tradisi intelektual yang telah dibangun sejak penyelenggaraan Muktamar Ilmu Pengetahuan 2023.
“Ilmu pengetahuan harus menjadi energi perubahan sosial. Perkembangan teknologi dan sains juga perlu dibangun di atas fondasi moral dan spiritual agar tetap berpihak kepada kemanusiaan,” ujarnya.
Ia menambahkan sejarah dan tradisi intelektual pesantren perlu terus dijaga sebagai fondasi dalam membangun karakter generasi muda. Dengan demikian, akan lahir pemimpin yang memahami akar budaya sekaligus siap menghadapi perubahan zaman.
Melalui MIP IV, Lakpesdam PWNU Jawa Tengah menargetkan lahirnya sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat peran NU di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Dari Kudus, forum ini mengirimkan pesan bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi fondasi utama gerakan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan pembangunan peradaban bangsa,” katanya.
Sementara itu, Guru Besar President University, Prof. Muhammad AS Hikam, menilai NU memasuki abad kedua dengan tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi, perubahan geopolitik, ketimpangan ekonomi, hingga perkembangan teknologi menuntut organisasi keagamaan memiliki paradigma baru dalam menjalankan perannya.
Ia menegaskan NU tidak cukup hanya mengandalkan besarnya jumlah anggota ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Organisasi perlu memperkuat kemandirian melalui pengembangan pendidikan, ekonomi warga, riset, serta penguasaan teknologi.
“Keberhasilan NU tidak diukur dari besarnya struktur organisasi, tetapi dari kemampuannya membebaskan masyarakat dari kemiskinan, ketimpangan, dan berbagai persoalan sosial,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Ari Sujito, menyoroti pentingnya menjaga demokrasi dan memperkuat posisi masyarakat sipil. Ia mengingatkan agar NU tetap menjadi kekuatan moral yang mampu mengawal kebijakan publik tanpa kehilangan daya kritis di tengah dinamika politik nasional.
Adapun Muhammad Mustafid memaparkan pentingnya memperkuat hubungan antara jamaah dan jam’iyyah melalui penguatan basis data organisasi, kaderisasi, pendidikan, pengembangan ekonomi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Dr. Mayadina membagikan praktik baik pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Lestari Mandiri di Kabupaten Jepara. Program berbasis komunitas tersebut dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.***
Jurnalis : Ahmad Abror
Editor : Fian
