KENDAL, Lingkarjateng.id – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal mulai mengembangkan konsep perumahan vertikal. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan hunian dan kawasan kumuh akibat pesatnya pertumbuhan Kawasan Industri Kendal (KIK).
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal, Senin, 18 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia diterima Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari di ruang kerja bupati sebelum meninjau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Kebondalem.
Fahri menilai Kendal menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan bahkan telah melampaui rata-rata nasional.
“Pendapatan per kapita Kendal juga sudah melampaui rata-rata nasional. Dengan berkembangnya kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tentu akan terjadi mobilisasi penduduk yang besar menuju perkotaan,” ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk Kendal saat ini telah mencapai lebih dari satu juta jiwa atau sekitar 400 ribu kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 ribu keluarga diperkirakan membutuhkan rumah tinggal.
Ia menyebutkan, sekitar 10 persen dari kebutuhan rumah tersebut atau sekitar 30 ribu unit masih tergolong rumah tidak layak huni. Kondisi itu mendorong pemerintah menyiapkan strategi penataan kawasan permukiman sekaligus pembangunan hunian baru.
“Salah satu solusi yang perlu didorong adalah pembangunan rumah vertikal. Sebab lahan di Kendal semakin terbatas, sehingga konsep hunian bertingkat menjadi kebutuhan di masa depan,” katanya.
Selain mendorong pembangunan rumah vertikal, pemerintah pusat juga akan memfokuskan penataan kawasan kumuh secara bertahap di ribuan RT yang tersebar di desa dan kelurahan di Kendal.
“Kita coba untuk mengkonsolidasi kawasan-kawasan yang kumuh sehingga pelan-pelan dalam sekian tahun kedepan kawasan kumuhnya hilang. Dari Pemda nanti mepersiapkan lahan dan desain serta database supaya kalau pemerintah pusat mulai melakukan kegiatan masif dalam rangka 3 juta rumah, Kendal ini bisa menjadi salah satu percontohan penataan perumahan yang masif,” tambahnya.
Fahri berharap pertumbuhan kawasan industri di Kendal tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam sektor permukiman.
“Yaitu di satu sisi industrinya tumbuh tapi disisi lain kawasan kumuhnya nambah,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, mengatakan kunjungan Wamen PKP dilakukan untuk melihat langsung kondisi rusunawa dan perkembangan kawasan permukiman di Kabupaten Kendal.
“Tadi banyak arahan dari Pak Wamen dan akan kami tindak lanjuti. Kami akan merapatkan berbagai persoalan penanganan kawasan kumuh, termasuk kebutuhan permukiman bagi para pekerja,” ujarnya.
Menurut Dyah, pemerintah pusat turut menyoroti semakin terbatasnya lahan di Kendal akibat ekspansi kawasan industri dan permukiman. Selain itu, praktik alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan perumahan juga menjadi perhatian khusus.
“Jadi pesan Pak Wamen jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian Pak Wamen juga menyampaikan untuk menyikapi keterbatasan lahan adalah dengan membangun rumah vertikal,” pungkasnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Rosyid
