Oleh: TAP – Tody Ardiansyah Prabu, S.H.
Lingkarjateng.id – Dalam satu dekade terakhir, praktik politik di Indonesia memperlihatkan dinamika yang semakin kompleks. Politik tidak lagi dapat dibaca secara hitam-putih sebagai demokrasi semata, melainkan sebagai arena interplay—saling mempengaruhi dan saling menguatkan—antara monarki, poliarki, dan oligarki. Ketiganya berkelindan erat dalam praktik kekuasaan Indonesia kontemporer.
Pada level empiris, politik Indonesia kekinian menunjukkan kecenderungan menguatnya pola kekuasaan yang menyerupai monarki, yakni terpusat pada figur pemimpin tunggal. Pola ini terlihat dari dominasi kekuasaan eksekutif dan kuatnya personalisasi kepemimpinan. Dalam konteks tersebut, kekuasaan bercorak Jawa tampak lebih dominan dibandingkan semangat poliarki yang menekankan pembagian kekuasaan dan partisipasi luas masyarakat.
Pusat Kekuasaan Jawa dan Teori Joglosemar
Wilayah Joglosemar—Yogyakarta, Solo, dan Semarang—kerap dipahami sebagai simpul utama kekuasaan dan kebudayaan Jawa. Secara historis dan kultural, kawasan ini mencerminkan Teori Kekuasaan Jawa, sebuah konsepsi politik yang berakar kuat pada tradisi Kerajaan Mataram sejak abad ke-16.
Teori ini memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat tunggal, terpusat, dan sarat legitimasi simbolik. Pemimpin diharapkan memiliki karisma, wahyu, dan kemampuan menjaga harmoni kosmis. Dalam pandangan ini, kekuasaan bukan sekadar hasil kontrak sosial, melainkan mandat historis dan spiritual.
Teori Kekuasaan Jawa berakar pada konsep macapat, yakni puisi atau tembang Jawa yang terikat pada aturan ketat dan mencerminkan keteraturan sosial. Kerajaan Mataram Islam, yang pernah berpusat di Kotagede, Kerta, dan Plered, berupaya menyatukan Jawa di bawah satu kekuasaan tunggal pada masa Sultan Agung. Upaya ini menegaskan pentingnya sentralisasi kekuasaan sebagai prasyarat stabilitas dan harmoni.
Pasca-Perjanjian Giyanti tahun 1755, Mataram Islam terpecah dan melahirkan pusat-pusat kekuasaan baru seperti Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Meski terfragmentasi secara politik, cara pandang terhadap kekuasaan tunggal tidak sepenuhnya hilang. Ia justru diwariskan sebagai memori kultural yang terus hidup dalam praktik politik Jawa hingga hari ini.
Dalam konteks kekinian, Jogja–Solo–Semarang sering disebut sebagai “segitiga emas” Jawa Tengah. Ketiga kota ini melambangkan pusat kebudayaan keraton, birokrasi pemerintahan, dan dinamika ekonomi-politik yang saling terhubung. Joglosemar bukan hanya konsep geografis, melainkan simbol kesinambungan kekuasaan Jawa dalam negara modern.
Kekuasaan dalam tradisi Jawa menempatkan pemimpin sebagai pusat kosmis. Relasi kawulo–gusti (rakyat–raja) menjadi fondasi harmonisasi sosial, di mana rakyat diharapkan patuh demi terciptanya keteraturan. Kekuasaan bersifat sentralistik dan personal, sementara legitimasi diperoleh melalui karisma, bukan semata mekanisme demokratis.
Tantangan Indonesia Modern
Berangkat dari realitas tersebut, Indonesia modern perlu diarahkan pada keseimbangan antara kesinambungan sejarah yang adiluhung dan tuntutan modernisasi. Nilai luhur warisan masa lalu tidak boleh dihapus, namun juga tidak boleh menghambat berkembangnya demokrasi substantif, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Siapa pun yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan harus ditopang oleh struktur organisasi pemerintahan yang kuat dan profesional. Dalam perspektif sejarah, peran ini dapat dianalogikan dengan mahapatih pada masa Kerajaan Majapahit, yakni penggerak utama administrasi negara. Dalam konteks modern, fungsi mahapatih harus diadaptasi dalam bentuk birokrasi profesional yang bekerja berbasis sistem, bukan loyalitas personal.
Di bawah struktur tersebut, diperlukan lapisan penyangga berupa deputi-deputi yang memiliki kapasitas, kredibilitas, dan visi futuristik. Mereka harus mampu membaca arah perubahan global dan mengantisipasi tantangan masa depan di tengah dunia yang terus berubah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan dipercaya publik dapat benar-benar terwujud.
Caturlogi Pembangunan sebagai Arah Baru
Sebagai pijakan strategis, Indonesia perlu menguatkan Konsep Caturlogi Pembangunan, yakni pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta partisipasi dan demokratisasi. Keempat elemen ini harus berjalan seiring dan saling menopang. Pertumbuhan tanpa pemerataan akan melahirkan ketimpangan, sementara stabilitas tanpa partisipasi berisiko mengarah pada otoritarianisme terselubung.
Poliarki dan Oligarki dalam Realitas Politik
Secara konseptual, poliarki sebagaimana dikemukakan Robert Dahl menekankan penyebaran kekuasaan, kompetisi terbuka, dan partisipasi rakyat melalui pemilu yang demokratis. Namun dalam praktiknya, poliarki Indonesia sering beririsan dengan oligarki, di mana kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elit.
Oligarki ditandai oleh kuatnya pengaruh modal, dinasti politik, serta relasi saling menguntungkan antara penguasa dan pemilik kekayaan. Dalam kondisi ini, negara berisiko menjadi alat kepentingan kelompok kecil, sementara kepentingan publik terpinggirkan.
Menuju Indonesia Emas
Di antara monarki kultural, poliarki demokratis, dan realitas oligarki, orientasi utama politik Indonesia haruslah kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Ketiganya perlu dikelola dan diarahkan agar menjadi kekuatan konstruktif, bukan sumber distorsi demokrasi.
Gagasan-gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam menyusun peta jalan menuju Indonesia Emas pada satu abad NKRI. Pada akhirnya, tujuan bernegara tetaplah sama: mewujudkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, serta menuju terwujudnya peta jalan Indonesia Emas 2045.
*TAP – Tody Ardiansyah Prabu, S.H., adalah tokoh muda sekaligus aktivis intelektual pergerakan Indonesia. Ia menjabat Ketum Komunitas Jabar Unggul, Ketum Rakyat Indonesia Unggul, Waketum DPP FABEM – SM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa/Senat Mahasiswa) bidang antar lembaga dan hukum, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan/Pendiri BPP KAPMI (Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia), Advokat Peradi RBA / Praktisi Hukum Bisnis Alumni Univ Trisakti, Sekretaris JMSI Jaringan Media Siber Pengda Provinsi Jabar, Ketua DPW GANNAS Gerakan Anti Narkoba Nasional Provinsi Jabar.
