JEPARA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara mengusulkan pembentukan badan usaha desa bersama (Bumdesma) untuk menggarap progam Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wacana ini mencuat saat kegiatan Bupati Ngantor di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan yang digelar Kamis, 24 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri Bupati Jepara Witiarso Utomo (Mas Wiwit), Wabup Jepara M. Ibnu Hajar (Gus Hajar), Pj Sekda Ary Bachtiar dan kepala OPD, Forkopimcam Tahunan dan 15 kepala desa se-Kecamatan Tahunan.
Kepala Desa Petekeyan, Rohman mengatakan, progam MBG yang sudah berjalan di wilayah Kecamatan Tahunan yang disuplai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02, yang berlokasi di Desa Ngabul hanya mampu memenuhi kebutuhan MBG 3000 siswa dari tiga desa yakni Langon, Ngabul dan Tahunan.
“Padahal di Kecamatan Tahunan ada 15 desa dengan puluhan ribu siswa mulai dari tingkat PAUD/TK hingga SMA atau sederajat. Kita ingin anak-anak pelajar di desa kami juga dijangkau progam MBG,” kata Rohman.
Rohman pun mengusulkan agar progam MBG bisa dijalankan di tingkat desa, dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBDes masing-masing desa.
“Berdasar ketentuan sekitar 20 persen APBdes memang dialokasikan untuk ketahanan pangan. Mohon solusinya apakah bisa menggunakan anggaran itu,” ujarnya.
Menangapi hal tersebut, Mas Wiwit mengatakan, bahwa pihaknya akan mengkaji usulan terkait progam MBG tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait boleh tidaknya APBDes digunakan untuk mengcover progam MBG.
“Kita kaji dan koordinasi dulu dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Termasuk terkait kepastian pembayarannya,” tuturnya.
Jika hal tersebut disetujui, lanjut Mas Wiwit, pihaknya ingin progam MBG tidak hanya diurusi satu desa, namun melibatkan beberapa desa. Mengingat progam MBG membutuhkan biaya besar sekitar Rp1,2 miliar hingga Rp 2 miliar.
Nilai tersebut, kata dia, akan mudah tercapai jika desa-desa membentuk Bumdesma, yang mana setiap desa memberikan modal sehingga terkumpul sesuai nominal yang dibutuhkan.
“Semisal satu desa modal Rp200 juta, kalau sendirian butuh 6 tahunan. Tapi kalau enam desa bikin Bumdesma maka bisa langsung jalan,” jelasnya.
Mas Wiiwt menambahkan, jika progam ini bisa dijalankan maka akan bisa menyumbang PAD desa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian di desa.
“Program ini strategis karena Kopdes (Koperasi Desa Merah Putih) tidak menggarap MBG,” tandasnya.
Jurnalis: Tomi Budianto
Editor: Sekar S
