KAB. SEMARANG, Lingkarjateng.id – Isuharga bahan bakar minyak (BBM) belakangan menggema di masyarakat. Hal ini terjadi menyusulnya adanya ancaman krisis energi akibat konflik di Timur Tengah.
Apabila krisis benar terjadi, dampak yang dirasakan di daerah jelas ada. Terutama di sektor industri ketahanan pangan.
Ketua Kelompok Tani (Poktan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mandiri, di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Ismail Saleh mengatakan krisis energi sudah terjadi sejak lama di sektor pangan.
“Kami petani juga butuh solar salah satu jenis BBM yang ada sekarang ini, tentu akan semakin berpengaruh dampak buruknya buat kami,” katanya, Selasa, 31 Maret 2026.
Ismail menjelaskan, solar sangat dibutuhkan petani tidak hanya untuk pengiriman tapi juga untuk mengoperasionalkan alat-alat mesin pertanian modern (alsintan).
“Tapi meski demikian, jika nantinya Indonesia harus mengalami krisis energi imbas dari kondisi geopolitik saat ini, jauh sebelum itu kami petani ini juga sudah krisis BBM khususnya solar,” tegasnya.
Menurutnya, petani selama ini sudah kesusahan terkait regulasi pengadaan solar.
“Pengadaan solar di tingkat petani itu membuat kami susah, karena adanya regulasi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian solar,” bebernya.
Pasalnya, pembelian solar bersubsidi untuk petani wajib menggunakan Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat, dan menggunakan Barcode MyPertamina. Hal ini sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 mengenai kuota pembelian yang dibatasi per harinya.
“Selain kesulitan kami juga jadi lebih mengeluarkan uang lebih untuk membeli solar karena akses dari desa ke SPBU yang cukup jauh,” jelas dia.
Menurut Ismail, sekali mengoperasikan alsintan seperti traktor itu membutuhkan setidaknya 5 liter solar.
Belum lagi, katanya ditambah memasuki masa tanam Desember-April, yang membuat petani banyak membutuhkan solar untuk pengolahan lahan.
“Dengan adanya regulasi, sudah jelas ongkos yang kami keluarkan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan BBM ini tinggi, kalau bisa satu minggu 20 liter saja itu kami sudah lumayan terbantu, apalagi kami harus dihadapkan dengan biaya permodalan yang lainnya. Contoh, pupuk, benih, dan lainnya,” bebernya.
Ia berharap, pemerintah bisa bijaksana dalam menerapkan regulasi yang ada sekarang ini.
“Coba kalau regulasinya diubah, ketika tidak masa tanam petani tidak boleh ambil atau beli solar itu tidak masalah bagi kami, tapi saat masa tanam kita boleh beli 50 hingga 200 liter solar untuk sekali masa tanam yang hanya tiga bulan itu. Tapi kalau diberi 5 liter saja, kan ini tidak cukup,” kata Ismail.
Jurnalis: Hesty Imaniar
Editor: Sekar
