DEMAK, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Demak, Senin, 1 Juni 2026. Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti aparatur sipil negara (ASN), unsur TNI dan Polri, organisasi masyarakat, perwakilan BUMN dan BUMD, serta para pelajar.
Wakil Bupati (Wabup) Demak, Muhammad Badruddin, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.
Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan sekaligus menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menegaskan peran penting Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan bangsa sekaligus menjadi kontribusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.
“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya,” kata Badruddin membacakan Pidato Kepala BPIP.
Dalam pidato itu juga disampaikan bahwa Indonesia tetap mampu berdiri kokoh di tengah berbagai tantangan global dan ancaman perpecahan. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, mulai dari ribuan pulau hingga ratusan kelompok etnis, dinilai dapat dipersatukan melalui nilai-nilai Pancasila.
“Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” ujarnya.
Selain sebagai dasar kehidupan berbangsa, Pancasila disebut menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Nilai musyawarah serta mufakat yang terkandung di dalamnya dinilai relevan untuk menjembatani perbedaan dan membantu penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia.
Pidato tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar menjadi simbol maupun materi pelajaran sejarah.
Di sisi lain, para kepala daerah dan pemangku kebijakan diingatkan agar setiap kebijakan publik yang dihasilkan berpijak pada prinsip keadilan sosial dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” ujarnya.
Menutup pidato tersebut, masyarakat diajak untuk terus memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga persatuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya,” tutupnya.
Jurnalis: M. Burhanuddin Aslam
Editor: Rosyid
