Pekalongan (lingkarjateng.id) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan menyebut hingga kini masih ada satuan pendidikan menerapkan pembelajaran daring akibat terdampak banjir.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
“Bagi sekolah yang sampai hari ini masih terdampak banjir atau masih terendam air, pembelajaran dilakukan secara daring. Jangan sampai ada kondisi sekolah yang membahayakan siswa,” kata Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan, Kholid Senin (2/2/2026).
Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Edaran Dindikbud Kabupaten Pekalongan Nomor P/400.3.1/196/2026 tertanggal 19 Januari 2026, yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana.
Surat edaran itu ditujukan kepada koordinator kecamatan bidang pendidikan serta kepala satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta yang terdampak banjir dan tanah longsor.
“Sebanyak 82 satuan pendidikan tercatat terdampak banjir pada 17 Januari 2026, yang tersebar di sejumlah kecamatan rawan, seperti Tirto, Siwalan, Wonokerto, Wiradesa, Sragi, Buaran, dan Bojong, dengan jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, hingga SMP,” ungkapnya.
Selain pembelajaran daring, Dindikbud juga membuka opsi rekayasa pembelajaran, seperti pembagian jam masuk pagi dan siang, maupun memanfaatkan fasilitas umum milik masyarakat, seperti balai desa, apabila kondisi sekolah tidak memungkinkan.
Sebagai solusi jangka panjang, Dindikbud Kabupaten Pekalongan tengah menggagas konsep sekolah panggung bagi wilayah yang rutin terdampak banjir rob, seperti Kecamatan Tirto, Siwalan, dan Wonokerto.
“Berdasarkan analisa empat tahun terakhir, wilayah tersebut kerap mengalami banjir rob sehingga membutuhkan penanganan berbeda,” jelas Kholid.
Menurut Kholid, konsep sekolah panggung lebih efektif dan efisien dibandingkan peninggian bangunan yang harus dilakukan berulang kali.
“Kalau kita hitung, biaya sekolah panggung justru lebih ringan, selain itu juga lebih efektif dibandingkan setiap tahun meninggikan bangunan fisik sekolah,” tuturnya.
Ia mencontohkan sekolah di wilayah Karangjompo yang beberapa tahun lalu mendapat bantuan peninggian bangunan lebih dari satu meter dengan anggaran hampir Rp3 miliar, bahkan sempat digunakan sebagai lokasi pengungsian. Namun pada awal 2026, air kembali masuk ke area sekolah tersebut.
“Dengan skala anggaran Rp3 miliar, sebenarnya bisa digunakan untuk membangun sekitar tiga lokal sekolah. Menurut analisa saya, itu akan lebih efektif,” ungkapnya.
Konsep sekolah panggung tersebut direncanakan mulai diusulkan pada tahun 2027, mengingat program tahun 2026 telah disahkan. Selain menunjang kegiatan belajar mengajar, bangunan sekolah panggung juga berpotensi difungsikan sebagai tempat pengungsian dan pusat edukasi kebencanaan saat terjadi bencana. ***
Jurnalis : Fahri
Editor : Fian
