PATI, Lingkarjateng.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati turut memberikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun anggaran 2021 saat rapat paripurna.
Isi pandangan umum dari Fraksi PKB terhadap Raperda tersebut dibacakan oleh anggota Komisi B DPRD Pati, Suriyanto. Pada pandangan umum tersebut, disampaikan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021 merupakan salah satu perwujudan bentuk otonomi daerah. Perwujudan tersebut berbentuk rencana kerja Pemerintahan Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan muara bagi perwujudan pemerintah yang baik. Esensi ini dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan, apabila benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis, dan responsif,” kata Suriyanto saat membacakan pandangan umum dari Fraksi PKB.
Fraksi Partai Demokrat Sampaikan 3 Bidang Pandangan Umum Raperda Pertanggungjawaban APBD
Selain itu, disampaikan bahwa melalui pertanggungjawaban ini dapat dilakukan evaluasi secara kritis, obyektif, dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program, kebijakan, dan kendali pada penggunaan anggaran tahun berikutnya.
Fraksi PKB juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Bupati Pati atas prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 tahun berturut-turut.
“Apresiasi dan ucapan selamat kami sampaikan kepada saudara Bupati Pati beserta seluruh jajaran yang mampu mempertahankan perolehan Opini WTP selama 7 tahun berturut-turut atas audit BPK (Badan pemeriksa Keuangan) terhadap laporan keuangan tahun 2021. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan,” tambahnya.
Fraksi PKB juga berharap Pj Bupati Pati yang akan datang dapat melanjutkan kinerja Bupati Haryanto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
