PATI, Lingkarjateng.id – Anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati untuk melakukan pengawasan terhadap jumlah guru wiyata bakti yang mengajar di sekolah.
Menurutnya, hal ini perlu ditekankan agar jumlah guru wiyata bakti tidak membludak. Pasalnya jika hal ini terus bertambah, dirinya khawatir akan terjadi persaingan sesama guru saat seleksi PPPK.
“Kami (DPRD) berpesan kepada Disdikbud, memang saat ini kami menyadari guru yang ada di SD (Sekolah Dasar) maupun SMP (Sekolah Menengah Pertama), memang jumlah guru honorer lebih banyak,” kata Muntamah.
Lebih lanjut, Muntamah mengaku juga sering menemukan bahwa jumlah guru wiyata bakti lebih banyak daripada jumlah guru negeri dengan status PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sehingga, lanjutnya, perlu adanya pengawasan dari Disdikbud yang notabene merupakan mitra kerja dari komisi D DPRD Pati.
Muntamah menekankan agar Disdikbud melakukan pengawasan, untuk lebih mengingatkan kepada Kepala Sekolah. Hal ini karena menurutnya, Kepala Sekolah yang berwenang membuat kebijakan di sekolah tersebut.
“Terkait data valid (jumlah guru wiyata bakti, Red) kami belum pasti. Tapi saat kami sidak, kadang-kadang dalam satu SD, guru negerinya hanya dua orang. Berarti yang lain kan honorer. Dari situ, memang kami menyadari kebutuhan guru honorer banyak,” tambahnya.
Dengan adanya pengawasan atau larangan penerimaan guru wiyata bakti oleh Disdikbud, Muntamah berharap di sekolah hanya ada guru-guru yang memang dibutuhkan. Ia juga menegaskan bahwa, bukan guru yang diterima karena masih ada hubungan kerabat Kepala Sekolah atau pihak lain. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
