PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai menunjukkan komitmennya dalam melestarikan ekosistem mangrove dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat pun mendorong Kabupaten Pekalongan menjadi daerah percontohan sekaligus pelopor bagi seluruh wilayah di sepanjang Pantai Utara Jawa dalam pengembangan program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove.
Hal itu terungkap saat Plt Bupati Pekalongan Sukirman, menjadi narasumber dalam Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat sekaligus peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Mangrove yang digelar di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin, 10 Agustus 2026.
Sukirman memaparkan materi tentang praktik terbaik pengelolaan mangrove daerah yang menggabungkan aspek pelestarian dan peningkatan kesejahteraan warga pesisir. Ia turut berbagi panggung dengan tokoh-tokoh nasional maupun perwakilan lembaga dunia seperti Prof. Emil Salim, Sigit Puji Santosa (Danantara), Rajendra Aryal (FAO), serta Hasna Wihdatun Nikmah (Bank Dunia).
Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Abdul Haris, memberikan apresiasi tinggi atas langkah yang telah diambil Pemkab Pekalongan. Ia bahkan menyebut Kabupaten Pekalongan diproyeksi jadi pilot project Program Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Mangrove di wilayah Pantura.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Pekalongan yang tadi sudah menjadi leader untuk deklarasi komitmen bagaimana mengoptimalkan nilai ekonomi karbon dari mangrove. Ke depannya, kami juga akan menjadikan Kabupaten Pekalongan ini menjadi pilot project dan juga sebagai contoh trendsetter untuk semua pemerintah daerah di sepanjang Pantai Utara Jawa,” ungkapnya.
Prof. Abdul Haris berharap program ini segera diwujudkan agar potensi yang selama ini belum tergarap maksimal dapat memberikan dampak langsung, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Menurutnya, pemerintah pusat menargetkan pelaksanaan awal dapat dimulai pada September 2026, menyesuaikan dengan kesiapan daerah. Langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah pemetaan potensi kawasan mangrove secara menyeluruh.
“Mudah-mudahan rencana bagus ini bisa terus kita nyalakan agar upaya pemberdayaan masyarakat melalui sumber daya yang selama ini belum tergarap dengan baik benar-benar bisa kita optimalkan untuk kesejahteraan saudara-saudara kita yang masih di bawah garis kemiskinan,” tuturnya.
Sukirman menyambut baik dorongan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh masukan yang muncul dalam simposium nasional ini akan segera ditindaklanjuti bersama-sama. Baginya, ekosistem mangrove bukan sekadar pelindung pantai, melainkan instrumen strategis untuk mengangkat taraf hidup warga pesisir.
“Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapat dorongan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk mengoptimalkan potensi ekosistem mangrove sebagai sumber pemberdayaan masyarakat sekaligus peningkatan nilai ekonomi karbon. Banyak sekali rekomendasi yang muncul dalam simposium nasional ini yang akan kita tindak lanjuti bersama,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Plt Bupati Sukirman juga turut menandatangani Deklarasi Dukungan Kepala Daerah dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove, bersama Plt Bupati Pemalang dan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Sekar
