JEPARA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengambil langkah cepat terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur (Wagub) Taj Yasin kompak turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan bencana longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, pada Selasa, 13 Januari 2026.
Bahkan, bantuan logistik yang dibutuhkan oleh warga terdampak bencana sudah dikirim ke tiga kabupaten tersebut sejak Senin, 12 Januari 2026.
“Saya dengan Pak Wakil Gubernur telah melakukan cek ricek, termasuk penanganan beberapa daerah kabupaten kita yang terdampak bencana, yaitu wilayah Kudus, Jepara, dan Pati. Tapi yang agak parah ini ada di Desa Tempur, Jepara,” kata Luthfi saat ditemui di lokasi.
Longsor di Desa Tempur terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung selama beberapa hari berturut-turut.
Secara geografis, Desa Tempur berada di lereng Gunung Muria dan dikenal rawan longsor. Dalam peristiwa ini, tercatat 23 titik longsor di sepanjang ruas jalan desa.
Akibat bencana tersebut, hampir 3.600 kepala keluarga terdampak dan sempat terisolasi karena akses jalan terputus.
Selain itu, terdapat 6 rumah rusak ringan, 1 rumah rusak berat, serta 2 unit usaha milik warga yang ikut terdampak.
“Tapi berkat kecepatan Basarnas, BPBD, relawan, termasuk TNI dan Polri, aksesnya bisa diterobos dengan jalan kendaraan roda dua,” ujar Luthfi.
Ia menegaskan, dalam situasi krisis, kecepatan respons menjadi kunci agar dampak tidak semakin meluas. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mengerahkan alat berat untuk membuka akses darurat.
Menurut Luthfi, penanganan bencana di Desa Tempur tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga harus disiapkan secara struktural dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah penataan alur sungai dan penguatan infrastruktur jalan.
“Terutama penanganan sungai. Rencananya di sebelah kanan akan kita tangani dulu, baru kemudian bisa dibangun jalan. Sementara ini, kebutuhan masyarakat kita atasi dengan dapur umum,” ujarnya.
Untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, distribusi logistik dilakukan dengan kendaraan roda dua. Pemerintah memastikan pasokan bahan pokok tetap masuk ke desa meski akses masih terbatas.
Namun demikian, perhatian khusus diberikan pada kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah.
Dalam penanganan awal, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari bahan pokok, dukungan kelompok usaha bersama (KUBE), hingga Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp260 juta di desa tersebut.
“Bantuan sudah kita berikan dan akan kita tambah lagi kalau masih kurang,” kata Luthfi.
Sumber: Humas Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
