PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, menyatakan siap menindaklanjuti seluruh evaluasi dari legislatif terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Salah satu catatan yang disepakati seluruh fraksi DPRD Pekalongan yakni meminta pemerintah memperkuat sistem pengendalian internal dan membenahi administrasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Seperti diketahui, pengelolaan APBD 2025 Pemkab Pekalongan mendapat nilai wajar dengan pengecualian (WDP) setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari sisi realisasi keuangan, data menunjukkan Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp2.416.219.448.163,00 terealisasi Rp2.332.280.688.964,48 atau setara 96,53 persen.
Kemudian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target Rp677.510.458.163,00 hanya mencapai Rp603.313.178.570,48 atau 89,05 persen.
Belanja daerah pun belum terserap sepenuhnya, dari anggaran Rp2.488.093.639.184,00 terealisasi Rp2.335.485.572.488,00 atau 93,87 persen, sehingga menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp68.669.307.498,12.
Fraksi meminta penjelasan rinci atas tidak tercapainya target pendapatan serta rendahnya penyerapan anggaran.
Dewan juga mendorong penggalian potensi pendapatan baru, digitalisasi pemungutan, hingga perbaikan kualitas perencanaan program agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain aspek keuangan, masing-masing fraksi juga menyampaikan catatan khusus. Fraksi Golkar menyoroti pelaksanaan infrastruktur yang belum tepat waktu dan tepat mutu, serta pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pegunungan maupun daerah terpencil.
Fraksi PPP mencatat angka pengangguran terbuka sebesar 3,24 persen atau hanya turun tipis 0,06 poin, meskipun angka kemiskinan berhasil turun dari 8,95 persen menjadi 8,05 persen.
Sementara itu, Fraksi PKB dan Gerindra menekankan evaluasi belanja modal serta kejelasan pemanfaatan SiLPA, Fraksi PDI Perjuangan meminta anggaran lebih berpihak pada rakyat kecil, petani, UMKM dan penurunan stunting. Sedangkan Fraksi PAN mendesak pemetaan potensi pendapatan yang lebih akurat.
Menanggapi beragam masukan tersebut, Plt Bupati Sukirman mengakui catatan mengenai besarnya SiLPA dan perencanaan menjadi hal yang paling utama untuk segera diperbaiki.
“Ini rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2025 terhadap APBD 2025. Tentu banyak catatan kritis di sana yang disampaikan berbagai fraksi yang ada,” ujar Sukirman usai rapat paripurna pada Senin, 29 Juni 2026.
Sukirman menyebut pemerintah akan menoreksi seluruh catatan dari anggota DPRD Pekalongan.
“Terutama dalam hal SiLPA itu juga menjadi catatan yang sangat tebal, sehingga kita akan coba koreksi. Lalu catatan DPRD adalah soal perencanaan gitu kan,” sambungnya.
Ia pun menegaskan persoalan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik menjadi fokus perbaikan selanjutnya.
“Lalu yang kedua adalah soal masih tetap persoalan infrastruktur, percepatan-percepatan infrastruktur dan kemudian peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Itu tentu menjadi rekomendasi yang akan kita perbaiki,” tuturnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Ulfa
