KAB. SEMARANG, Lingkarjateng.id – Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang menemukan sejumlah sekolah dari jenjang SD hingga SMP di wilayah setempat yang membuka kelas inklusi masih terkendala fasilitas sarana dan prasarana (sarpras) serta tenaga pendidik khusus.
Permasalahan tersebut mencakup ruang kelas yang sempit, ketiadaan kursi duduk, alat bantu belajar yang minim, serta kurangnya guru pendamping khusus.
Dewan Pendidikan pun mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang untuk segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut.
Menanggapi hal itu, Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa Pemkab telah mengupayakan berbagai program pendidikan, termasuk untuk siswa inklusi. Namun, ia mengakui masih adanya kekurangan dan berjanji akan segera menindaklanjutinya.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan masukannya, meski program untuk pendidikan ini banyak sekali di Kabupaten Semarang, namun kami akan segera berdiskusi dengan DPRD Kabupaten Semarang dan juga Disdikbudpora,” ungkap Ngesti pada Kamis, 25 September 2025.
Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Semarang akan diintensifkan, mengingat komisi tersebut membidangi urusan pendidikan.
“Kami segera berdiskusi mencari upaya-upaya terbaik untuk anak-anak inklusi kita ini supaya bisa segera mendapatkan hak yang sama,” jelasnya.
Ngesti mengungkapkan jumlah siswa inklusi di Kabupaten Semarang sebanyak 886 siswa. Dia menjelaskan bahwa jumlah siswa inklusi bervariasi di setiap sekolah, sehingga pihaknya akan memetakan penyebaran mereka untuk menentukan kebijakan yang tepat.
“Kenapa dipeta-petakan, karena jumlah siswa inklusi di masing-masing setiap sekolah itu beda-beda. Contohnya ada satu sekolah yang siswa inklusinya cuma cuma tiga atau empat saja, tapi ada juga yang bisa tujuh sampai 10 siswa dalam satu sekolahan,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkab Semarang mempertimbangkan pembangunan lokasi khusus atau penyesuaian ruang kelas bagi siswa inklusi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Memang harapan kami kalau memungkinkan kami akan mencarikan tempat yang bisa dipakai atau dibuatkan ruangan khusus ya untuk ruang kelas inklusi, sehingga penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak inklusi kita ini bisa dilakukan dengan baik dan layak,” imbuhnya.
Selain masalah sarpras, Ngesti juga mengakui masih terbatasnya jumlah guru pendamping dan psikolog pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dia menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Ini akan segera kami tindak lanjuti, namun kami tidak bisa sendiri, kami perlu melakukan koordinasi dengan banyak pihak untuk segera menyelesaikan permasalahan itu,” katanya.
Ngesti juga berencana memperluas cakupan program beasiswa untuk siswa inklusi mulai tahun anggaran 2026.
“Termasuknya juga beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu namun mau belajar, dan anak-anak berprestasi ini juga sudah kami anggarkan bersama anak-anak inklusi, beasiswanya akan diserahkan di tahun anggaran 2026 nanti,” tambahnya.
Tak hanya itu, Ngesti mengatakan Pemkab Semarang berkomitmen membantu akses transportasi bagi siswa inklusi yang tinggal jauh dari sekolah, terutama bagi keluarga kurang mampu.
“Artinya, semua sudah dipikirkan dan disiapkan oleh Pemda Kabupaten Semarang mulai dari sarpras, fasilitas, beasiswa, dan lain-lainnya ini, tentu diharapkan bisa mendorong anak-anak kita ini supaya tetap sekolah,” pungkasnya.
Jurnalis: Hesty Imaniar
Editor:
