KAB. SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang memastikan telah memiliki kajian awal terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan atau ibu kota kabupaten dari Ungaran ke kawasan Bawen-Tuntang. Rencana strategis ini masuk dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang tahun 2025–2029.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menjelaskan bahwa pemindahan pusat pemerintahan menjadi salah satu prioritas pembangunan selain pendirian rumah sakit di wilayah selatan, tepatnya di Kecamatan Tengaran.
“Kajian sudah ada di kami, artinya segala upaya dilakukannya pemindahan pusat pemerintahan ini diharapkan bisa berada di sekitar Bawen dan Tuntang bisa terlaksana,” kata Ngesti pada Selasa, 6 Mei 2025.
Menurutnya, Pemkab Semarang telah memulai komunikasi dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 3 sebagai pemilik lahan yang diincar untuk lokasi pemerintahan baru. Lahan tersebut masih berstatus milik BUMN dan direncanakan digunakan melalui skema pinjam pakai.
“Dan jika pinjam pakai lahan BUMN ini pasti ada Hak Guna Bangunan (HGB), dan HGB inikan ada batas waktunya, yaitu 30 tahun di awal, kemudian diperpanjang 20 tahun, dan dapat diperbarui kembali selama 30 tahun, artinya total bisa 80 tahun,” jelasnya.
Meski belum menyebutkan lokasi pasti, Ngesti menegaskan rencana ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pembebasan lahan. Ia enggan mengungkap titik lokasi demi menghindari spekulasi harga tanah yang bisa melonjak.
“Belum bisa dipastikan titiknya di mana, kalau disampaikan pasti harganya akan jadi jauh lebih tinggi, tapi kita berharap ada di sekitar wilayah Bawen-Tuntang. Maka dari itu, kami saat ini berupaya secara bertahap untuk membeli tanah,” bebernya.
Soal pendanaan, Ngesti mengakui bahwa kebutuhan anggaran sangat besar. Pemkab Semarang akan mengandalkan dana bertahap, termasuk dari kompensasi aset terdampak proyek jalan tol dan ganti rugi aset dari PLN.
“Rencananya akan dijadikan satu anggaran tersebut secara bertahap untuk membeli tanah di satu tempat itu, yang rencananya akan dijadikan lahan pengembangan pusat pemerintahan yang baru di Kabupaten Semarang, nominalnya belum bisa kami sampaikan, karen baru dihitung secara matang,” terangnya.
Selain itu, Ngesti juga menyebutkan bahwa tahapan pembangunan terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan juga akan memakan anggaran yang cukup besar.
“Maka dari itu, saat ini yang paling prioritas akan segera kami lakukan ada kesiapan pengadaan lahan atau tanahnya dulu, baru nanti bertahap pelan-pelan merambat ke soal persiapan anggaran pembangunannya, artinya memang kami lakukan secara bertahap,” pungkasnya. (Lingkar Network | Hesty Imaniar – Lingkarjateng.id)
