GROBOGAN, Lingkarjateng.id – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan, Padma Saputra, membantah isu adanya tarikan atau iuran kepada peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Ia menegaskan bahwa masa orientasi PPPK tahun 2024 yang diikuti 2800 peserta tidak ada penarikan iuran apa pun. Hal itu karena masa orientasi PPPK dilakukan secara zoom. Namun, pihaknya mengaku menyediakan titik lokasi untuk memudahkan pemantauan.
“Dalam pelaksanaan (orientasi PPPK, red.) zoom selama tiga hari per angkatan, selanjutnya kita buat titik lokasi per korwilcam,” kata Padma pada Rabu, 13 November 2024.
Menurutnya, adapun iuran dari peserta itu dilakukan untuk pembelian makanan dan minuman.
“Itu pun bila ada iuran merupakan kesepakatan dia sendiri (per angkatan), mungkin untuk makan minum. Kita hanya menyediakan titik lokasi dan link zoom,” tegasnya.
Ia menjelaskan adanya titik lokasi itu bertujuan untuk mempermudah pemantauan.
“Kalau ada yang tidak ikut nantinya kita laporkan ke Lembaga Administrasi Negara (LAN). Program dari pusat juga yang mewajibkan PPPK harus mengikuti orientasi. Narasumber kami yang bayar. Titik lokasi itu memudahkan pemantauan,” jelasnya.
Menurutnya, jika ada pihak yang memaksa untuk iuran dalam orientasi PPPK, maka Inspektorat akan memberikan sanksi.
Lebih lanjut, ia menduga iuran yang ada itu dipergunakan untuk pribadi atau angkatan tersebut. Hal itu karena orientasi PPPK tidak ada anggaran makan dan minum selama pelaksanaanya.
Sementara uang tunjangan yang tidak diberikan pada awal tahun 2024, Padma menyebut dikarenakan surat keputusan (SK) tunjangan belum diserahkan.
“Ini mispersepsi, karena SK diberikan pada bulan Februari kemarin. Untuk tunjangan kita berikan bertahap dan gaji kita serahkan penuh. Kita berlaku secara regulasi,” imbuhnya.
Sebagai informasi, mencuatnya isu ini dilatarbelakangi adanya curhatan warganet di akun Presiden RI yang menulis adanya pungli dalam orientasi PPPK di Kabupaten Grobogan.
“Assalamualaikum izin lapor Bapak saya pendukung Anda dan salah satu rakyat melaporkan pejabat serakah rakus rampok di Kabupaten Grobogan.”
“Uang tunjangan para P3K/PPPK fungsional yang diterima awal tahun 2024 uang tunjangan tidak diberikan. Lalu masa orientasi P3K/PPPK mereka menarik uang Rp 150 ribu bagi orientasi di dinasnya dan Rp 350 ribu bagi orientasi di luar dinasnya x 2.800-an orang.”
“Seharusnya kegiatan orientasi ini diselenggarakan oleh BKD/Kepegawaian berarti ada anggaran dari pusat. Lalu BPJS tiga bulan awal kerja disuruh bayar sendiri padahal tanggal SK perjanjian sudah turun.”
“Mereka semua takut speak up. Terima kasih saya hanya sebagai penyambung lidah,” tulis akun Dody.ads yang mengaku mendapatkan keluhan dari teman ngopi, beberapa hari lalu. (Lingkar Network | Eko Wicaksono – Lingkarjateng.id)
