PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kerja bersama perangkat daerah pada Selasa, 28 Januari 2025. Rapat tersebut untuk membahas langkah strategis dalam menangani dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah setempat.
Rapat yang berlangsung di gedung paripurna DPRD tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat tersebut, Abdul Munir menegaskan perlunya percepatan pemulihan infrastruktur dan distribusi bantuan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan yang terdampak bencana.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam penanganan awal, namun percepatan harus terus dilakukan, termasuk pengerahan alat berat ke wilayah yang masih terhambat pembersihan lumpur,” ungkapnya.
Ia menargetkan hingga 3 Februari 2025, sekolah-sekolah terdampak bencana sudah dapat digunakan kembali. Selain itu, normalisasi jalur Doro-Petungkriyono menjadi prioritas agar distribusi bantuan lebih lancar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rasul, menambahkan bahwa status tanggap darurat perlu diperpanjang guna memaksimalkan pemulihan akses jalan.
“Santunan bagi korban meninggal dunia harus segera disalurkan agar dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” tegasnya.
Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, dalam laporannya mengungkapkan bahwa proses evakuasi telah dihentikan pada hari ke-8 pasca bencana. Saat ini, fokus pemerintah beralih pada pembukaan jalur dan pembersihan wilayah terdampak.
“Data korban longsor di Petungkriyono mencatat 25 korban meninggal dunia, 1 korban hilang yang telah diterima dengan ikhlas oleh keluarga melalui surat pernyataan, serta 13 korban luka-luka, di mana saat ini masih ada 3 orang dalam perawatan di RSUD Kajen dan 1 orang di RSUD Banjarnegara,” jelasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum melaporkan bahwa jembatan-jembatan yang rusak telah terdata untuk perbaikan sementara, termasuk pemasangan jembatan bailey di beberapa titik.
“Untuk Jembatan Tembelan, survei dan penguatan pondasi sudah dilakukan, tetapi pembukaan jalan terhambat oleh material longsor berupa batu besar yang membutuhkan alat berat khusus,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa beberapa sekolah terdampak banjir dan longsor belum dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar karena akses jalan masih tertutup.
“Kami berharap normalisasi jalan dapat segera dilakukan agar KBM bisa kembali berjalan,” katanya.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir meminta pemerintah daerah segera melakukan pemetaan dan identifikasi dampak bencana sebagai dasar rekonstruksi.
“Selain percepatan perbaikan sarana dan prasarana, distribusi logistik harus diperhatikan, terutama masa kadaluarsa bantuan. Kami juga mendorong kajian relokasi di Kedungwuni, Kandangserang, dan Lebakbarang serta percepatan pembangunan jembatan darurat di Petungkriyono,” pungkasnya. (Lingkar Network | Fahri Akbar – Lingkarjateng.id)
