SEMARANG, Lingkarjateng.id – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Iqbal Wibisono menanggapi kabar mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia mengatakan hal itu merupakan sebuah dinamika politik dan tidak berdampak sama sekali di kalangan bawah.
“Saya kira itu menjadi hak Pak Airlangga untuk menentukan sikap sebagai seorang negarawan, sebagai pimpinan partai ataupun Ketum mundurnya Pak Airlangga tidak menyalahi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai, jadi tidak ada larangan untuk seorang Ketum itu mundur,” ujar Iqbal Wibisono pada Senin, 12 Agustus 2024.
Iqbal juga menyebut mundurnya Airlangga adalah sebagai upaya agar ke depannya partai berlambang pohon beringin itu semakin besar, menjaga soliditas partai dalam masa transisi perubahan kepemimpinan dengan tujuan Golkar bisa berpartisipasi dengan baik.
Ia menegaskan dengan adanya kejadian tersebut sama sekali tidak berpengaruh kepada rekomendasi Golkar untuk Pilkada Jawa Tengah yang belum turun sampai saat ini.
“Tidak berpengaruh karena nanti setelah diadakan rapat pleno terus akan menunjuk calon Pelaksana Tugas (Plt.) dan Plt. itu punya kewenangan yang sama bersama Sekjen untuk menandatangani rekomendasi,” ungkapnya.
“Kalau di Jawa Tengah-DIY sendiri kan baru 11 yang keluar, masih ada kurang lebih 29 daerah kabupaten/kota yang masih menunggu lahirnya rekomendasi. Calon gubernur Jateng sudah ada Pak Luthfi tinggal menunggu pasangannya nanti siapa tentu saja akan dibicarakan oleh partai-partai koalisi ini,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan jika Airlangga mundur dengan sukarela, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
“Seperti yang disampaikan Pak Airlangga bahwa keluarnya beliau dengan dasar sukarela dan dengan jiwa besar, tapi namanya partai itu ‘kan pasti bahwa setelah mundurnya Pak Airlangga, partai harus mengisi mekanisme sesuai dengan AD/ART partai itu sendiri,” katanya.
Iqbal menyebut bahwa partai tidak boleh kosong kepemimpinan, maka di bawah ketum terdapat wakil-wakil ketum. Siapa pengganti ketum ini nantinya akan dibahas dalam rapat pleno dan dipilih salah satu untuk memimpin Partai Golkar bersama Sekjen.
Mengenai munculnya selebaran foto Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok pengganti Ketum Golkar, Iqbal sendiri tidak mempermasalahkan hal itu.
“Saya kira biasa saja, sekali lagi nanti calon ketua umum akan ditempuh sesuai dengan AD/ART partai. Siapa yang bisa masuk dan tidaknya ‘kan partai yang akan memutuskan. Karena persyaratan untuk jadi ketum partai itu ‘kan minimal mengabdi 5 tahun sebagai pengurus partai, mulai dari tingkat pusat, daerah, maupun kabupaten/kota,” pungkasnya. (Lingkar Network | Rizky Syahrul Al-Fath – Lingkarjateng.id)
