SEMARANG, Lingkarjateng.id – Baru-baru ini Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana melempar statement dan menanggapi mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah pabrik tekstil di Jawa Tengah. Ia mengatakan agar publik tidak terlalu membesar-besarkan kejadian tersebut bila belum mengetahui faktanya. Dia mengatakan, sejumlah perusahaan disebut telah memenuhi hak buruh yang terdampak PHK.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT), Aulia Hakim, merespons pernyataan Pj Gubernur Jateng itu. Menurut Aulia, fakta yang ada di lapangan harus dibuka dan tidak boleh ditutup-tutupi. Ia mengatakan bahwa saat ini di PT Sai Apparel Industries terjadi PHK karyawan, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berdalih itu adalah imbas relokasi pabrik dari Kota Semarang ke Kabupaten Grobogan.
“Pemprov Jateng berdalih bahwa karyawan yang terkena PHK tetap dipekerjakan sebagai PKWT atau pekerja kontrak, padahal berdasarkan data yang saya dapat, pekerja di PT Sai Apparel yang terkena PHK kembali dipekerjakan sebagai tenaga harian lepas,” katanya pada Selasa, 25 Juni 2024.
“Pemprov seakan-akan ketakutan mengakui PHK, (bilang) ini alasan relokasi, tapi fakta yang kami temukan adalah salah satu perusahaan mengatakan bahwa kontrak itu harian lepas. Makanya, diakuilah untuk evaluasi,” lanjutnya.
Aulia menjelaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak perlu takut jika badai PHK bakal membuat iklim investasi di Jateng menurun. Kelompok buruh tidak menolak investasi, kata dia, Justru malah akan mendukung jika investasi yang dilakukan dapat menyerap kalangan pekerja.
“Jangan menutupi fakta bahwa tidak ada PHK. Memang terjadi PHK, tapi mereka (Pemprov) mengatakan Jateng aman-aman saja. Padahal faktanya ada PHK, atau mungkin saja pemerintah Jawa Tengah takut karena investasi banyak yang masuk di Jateng tiba-tiba malah banyak PHK. Kami tidak menolak investasi, tidak, kami paham efek investasi, tenaga kerja terserap, perekonomian jalan. Tetapi buat apa investasi kalau upahnya kecil. Makanya boleh beradu data bahwa itu (Pemprov menyebut) aman-aman saja,” ungkap dia.
Menurut Aulia, dalam menjalankan bisnis dan investasi, perusahaan cenderung lebih mementingkan keuntungan sendiri tanpa memperhatikan nasib pekerja yang sudah bekerja keras menghidupkan aktivitas produksi.
“Kalau investasi ini sangat kental dengan hubungan PHK, saya sampaikan jangan sampai Jateng gembar-gembor investasi masuk, tapi faktanya yang terjadi PHK besar-besaran,” tandasnya. (Lingkar Network | Rizky Syahrul Al-Fath – Lingkarjateng.id)
