JEPARA, Lingkarjateng.id – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Bustanul Arif, mengajak stakeholder terkait bersama-sama untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jepara.
Bustanul Arif mengatakan bahwa kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, bahkan sampai desa. Kendati demikian, menurut dia, bukan hanya pemerintah saja yang bergerak tetapi seluruh stakeholder terkait untuk bisa bersatu dan berkolaborasi mengentaskan kemiskinan.
“Jadi memang perlu komitmen bersama. Bagaimana kita bersama-sama bisa segera mengentaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” ujarnya saat dihubungi di Jepara, baru-baru ini.
Selain itu, Bustanul juga menilai bahwa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
“Ini akan mencetak generasi baru yang kurang maksimal,” ujarnya.
Sejauh ini, kata Bustanul, pemerintah telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Ia mengaku mengapresiasi program tersebut karena dinilai sudah cukup terencana.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pertama yakni miskin ekstrem yang masih produktif, dan kedua, miskin ekstrem yang sudah tidak produktif.
“Ini harus ada perlakuan yang berbeda. Kalau PKH ‘kan bukan pengentasan jangka panjang, justru kami bicara bagaimana yang produktif ini bisa kita maksimalkan sehingga nanti pemerintah dapat menentukan mana yang harus dibantu selamanya dan mana yang cukup diberi batas kebutuhan kelayakan hidup,” tegasnya.
Menurutnya, program-program pengentasan kemiskinan ekstrem yang telah dijalankan pemerintah hingga saat ini hanya butuh dimaksimalkan saja, seperti program asistensi keluarga miskin.
“Untuk difabel juga perlu diberikan pemberdayaan dan bantuan, yang di UMKM terkait pelatihan, permodalan, perizinan harus terencana dengan maksimal,” pesannya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
