DEMAK, Lingkarjateng.id – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu, PPPK harus mengaktualisasikan nilai-nilai dasar (core values) ASN berakhlak yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Demak, Herminingsih mengungkapkan, pegawai PPPK dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat, berkomunikasi baik, menjunjung tinggi idealisme, dan bekerja keras sesuai kemampuan masing-masing.
“Tujuannya agar bisa melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban. Memberikan optimalisasi pelayanan masyarakat, ini menjadi penting butuh komitmen bersama,” ujarnya pada Senin, 21 November 2022.
Ia menyebutkan di Kabupaten Demak, saat ini tenaga kependidikan diklatnya masih di orientasi tenaga PPPK. Orientasi PPPK di Kabupaten Demak diikuti sebanyak 1.204 PPPK. Pelaksanaannya terbagi dalam 12 angkatan yang masing-masing angkatan berisi 100 orang dan hanya angkatan terkhir yang jumlahnya 104 orang.
“Untuk tahun 2022 ini yang kita masukkan di Program Unggulan Bupati adalah orientasi PPPK, untuk tahun 2023 diklat fungsional untuk guru. PPPK tenaga guru sudah sampai diseleksi administrasi dan sudah sampai pengumuman, yang mendaftar sebanyak 460 orang. Selanjutnya akan dilakukan observasi oleh Dinas Pendidikan. Untuk tenaga kesehatan, pendaftarannya dibuka sampai besok pagi, pendaftarannya 289 orang,” terangnya.
Selanjutnya kuota PPPK untuk tenaga pendidik di Kabupaten Demak sebanyak 320 orang, dan untuk kuota tenaga kesehatan sebanyak 95 orang, dan untuk teknis OPD 132.
“Untuk yang di OPD sampai sekarang belum ada pengumuman pendaftaran, jadi baru dua yang dibuka untuk guru dan tenaga kesehatan. Selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi untuk tenaga kesehatan, setelah itu baru seleksi kompetensi,” imbuhnya.
Pihaknya mengungkapkan bahwa keberadaan sumberdaya aparatur atau ASN adalah kunci pokok untuk menjalankan urusan wajib layanan dasar salah satunya pendidikan.
“Pendidikan demikian utama, akan menentukan kita saat ini kedepan. Kualitas sumber daya manusia menjadi hal utama. Maka pengembangan SDM ASN juga adalah keniscayaan,” ungkapnya.
Selanjutnya para peserta akan diberikan berbagai materi pengembangan kompetensi mulai dari pengenalan tugas fungsi ASN hingga penerapan nilai dan etika pada instansi pemerintah.
“Mereka kan tadinya belum terikat dalam organisasi kepemerintahan ya, jadi sekarang harus sudah berubah menjadi bagian organisasi dari Pemkab itu harus seperti apa, dan mereka juga harus dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan,” ucapnya.
Sementara, untuk metode pembelajarannya ada yang melalui MOC (metode pembelajaran outing class), kemudian klasikal, kemudian ada pembelajaran melalui ELSA (E-learning System For ASN).
“Yang saat ini berjalan sudah masuk untuk evaluasinya, ini sudah klasikal ke dua angkatan ke 9 dari 12 angkatan. Setiap angkatan akan mendapatkan jatah satu hari kemudian pembelajaran ELSA lagi dan ini masuk lagi satu hari, jadi masuknya hanya dua hari,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, PPPK merupakan tenaga profesional yang kehadirannya diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik di lingkungan pemerintah.
“PPPK yang merupakan tenaga profesional dapat mempercepat pelayanan publik. Maka pengembangan kompetensinya terus kita lakukan,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
