Kab.Semarang (lingkarjateng.id) – Seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) anggota DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Kabupaten Semarang diminta untuk disiplin setiap waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Hal itu ditekankan Ketua DPD HMD Gemas, M.Basari usai kegiatan Pembentukan DPD HMD Gemas yang di gelar di Wahid Bandungan Hotel & Resort di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada Minggu (13/9),
Mantan Wabup Semarang ini mengatakan ketika SOP itu disiplin dijalankan oleh masing-masing SPPG di Kabupaten Semarang, maka akan membantu mencegah munculnya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah seperti beberapa kasus temuan keracunan saat ini banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
“Memang di SPPG itu banyak sekali persoalan-persoalan yang kita temui selama ini, bahkan termasuknya di Kabupaten Semarang, sehingga dengan adanya DPD HMD Gemas ini bisa menjaga dan mengingatkan para pengelola dapur-dapur SPPG itu bisa berjalan sesuai koridor atau patuh terhadap SOP yang ada,” tegasnya.
Basari menjelaskan, ketika para pengelola SPPG ini bisa patuh menjalankan seluruh SOP yang berlaku, maka akan sedikit banyak membantu mencegah munculnya kasus keracunan MBG di sekolah-sekolah yang menerima manfaat dari program nasional tersebut.
“Karena kasus keracunan-keracunan MBG itu bisa muncul disebabkan dari andil SPPG yang tidak patuh terhadap SOP dan tidak patuh terhadap koridor yang berlaku. Sehingga kami tekankan kepada seluruh pengelola SPPG ini untuk bisa patuh terhadap SOP yang ada agar kasus keracunan tidak muncul di Kabupaten Semarang,” jelasnya.
Basari mengungkapkan bahwa di Kabupaten Semarang total ada 120 SPPG sudah beroperasi, dan ada 13 SPPG masih berproses yang tersebar di total 19 kecamatan di Kabupaten Semarang. Ia juga menerangkan displin SOP menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas menu makanan, agar tidak terjadi kasus keracunan seperti daerah-daerah lain.
“Dan kasus keracunan MBG ini kan rata-rata dikarekanan mitra-mitra SPPG itu mengabaikan SOP. Contohnya saja mereka beli menu makanan dari luar atau dari pasar yang mungkin lokasinya tidak higenis, lalu abai juga dengan SOP cara-cara pengolahan bahanan baku makanan, abai dengan SOP cara penyimpanan bahan baku makanannya,” katanya.
“Jika semua itu tidak dijalankan dengan baik sesuai SOP yang ada maka bisa memunculkan adanya kasus-kasus keracunan itu,” terangnya lagi.
Dorong SPPG Gunakan Hasil Produk Lokal
Selain itu, M.Basari menambahkan bahwa seluruh mitra SPPG yang tergabung dalam DPD HMD Gemas Kabupaten Semarang ini harus melibatkan seluruh potensi lokal yang ada di sekitar lokasi dapur-dapur SPPG.
“Kami dorong itu, dan Alhamdulillah sudah 80 persen lebih seluruh SPPG di Kabupaten Semarang ini sudah banyak yang menggunakan produk-produk lokal sekitar dapur, artinya serapan produk lokal sudah bagus,” terang dia.
Menurutnya, keterlibatan potensi hasil lokal serta UMKM sekitar dapur SPPG di Kabupaten Semarang menjadi salah satu cara mendukung bergeraknya roda ekonomi baik di desa dan kelurahan yang terdapat dapur SPPG.
Tekankan Risiko Keracunan MBG
Disisi lain, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HMD Gemas akan terus memperkuat struktur organisasinya di tingkat daerah demi mendukung kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG.
Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh mitra pengelola dapur menjalankan prosedur SOP dengan jujur dan efisien, sekaligus mengantisipasi berbagai risiko teknis maupun kasus keracunan makanan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP HMD Gemas, Yusuf Supriadi, mengatakan pembentukan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HMD Gemas Kabupaten Semarang sebagai upaya strategis melakukan pendampingan dan advokasi langsung di lapangan.
“Penguatan struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota ini sangat penting agar kami selaku organisasi mitra dapat mendampingi serta mengadvokasi berbagai dinamika dan persoalan yang dihadapi oleh masing-masing Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG),” ujar Yusuf Supriadi.
Ditambahkan, keberadaan HMD Gemas telah menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. “Di tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sudah terbentuk di 36 provinsi. Sementara untuk tingkat DPD di kabupaten/kota, saat ini sedang terus berproses,” jelasnya.
Secara keseluruhan, organisasi ini menaungi sekitar 6.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah. Sementara itu, DPW HMD Gemas Jawa Tengah, Bambang Setya Budi, menegaskan bahwa ada tiga PR utama yang harus dibenahi dalam pengelolaan MBG.
“Yang pertama keandalan dan keamanan sistem IT ini penting dijalankan dapur-dapur SPPG mengingat program ini berbasis teknologi informasi, fondasi, dan keamanan IT harus dipastikan benar-benar aman dan solid,” bebernya.
Dikatakan, program ini digagas untuk membentuk pola hidup baru menuju pencapaian visi Generasi Emas 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Untuk itu, HMD Gemas siap menjadi jembatan antara SPPG dengan BGN, bahkan termasuknya Kementerian Pangan, maupun instansi pemerintah terkait lainnya guna menjaga kepercayaan masyarakat.
“Karena kepercayaan masyarakat sangat penting bagi dapur-dapur SPPG untuk bisa menjalankan MBG ini dengan baik, dengan maksimal, dan tidak ada lagi kasus-kasus keracunan MBG di sekolah-sekolah,” tandasnya. (Lingkar Network / Hesty Imaniar)
Editor : Adi Arfian
