JEPARA, Lingkarjateng.id – DPRD Kabupaten Jepara mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI melalui rapat paripurna istimewa di Ruang Paripurna DPRD Jepara, Jumat, 14 Agustus 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna dan dihadiri Bupati Jepara Witiarso Utomo, Wakil Bupati M. Ibnu Hajar, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekda, kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, veteran, organisasi kemasyarakatan, serta insan media.
Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran legislatif dan eksekutif daerah untuk menyimak arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sekaligus mengaitkannya dengan kebutuhan pembangunan di Jepara.
Sebelum mengikuti pidato kenegaraan, Agus menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan perlu dimaknai sebagai momentum mengevaluasi hasil pembangunan dan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Ia turut mengapresiasi sejumlah capaian Pemkab Jepara, antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 dari BPK Perwakilan Jawa Tengah, predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, penghargaan AA atau Sangat Memuaskan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, serta skor 3,85 pada Indeks Daya Saing Daerah 2025 dari BRIN.
Jepara juga meraih sejumlah penghargaan lain, seperti Juara 1 Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026, Juara 2 Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik tingkat provinsi, Kabupaten/Kota Sehat Swasti Saba Padapa, dan pengakuan Warisan Budaya Tak Benda terhadap sejumlah budaya serta kuliner khas daerah.
“Sebagai wakil rakyat kami ikut bangga dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam meraih berbagai prestasi tersebut,” katanya.
Meski demikian, Agus meminta capaian tersebut tidak menjadi alasan untuk mengendurkan kinerja. DPRD masih melihat sejumlah sektor yang membutuhkan perhatian, di antaranya transparansi pembangunan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penanganan stunting, percepatan infrastruktur melalui program Jepara MULUS, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan petani dan nelayan.
“Kami mendorong pemerintah agar lebih serius membantu para nelayan dan petani kecil. Mereka adalah tulang punggung perekonomian daerah yang harus mendapatkan dukungan melalui infrastruktur, irigasi, perlindungan hasil produksi, akses permodalan, dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kesejahteraan mereka,” tegasnya.
DPRD juga menekankan penguatan perlindungan hak-hak buruh, peningkatan kapasitas UMKM, pengelolaan sampah terpadu, pengembangan pariwisata, serta upaya menekan angka pernikahan dini.
“Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan juga perlu terus diperkuat sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” imbuhnya.
Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan berbagai penghargaan yang diterima daerah merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Capaian tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
“Prestasi yang telah diraih bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan infrastruktur, menjaga lingkungan, serta memastikan kesejahteraan petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan seluruh masyarakat Jepara terus meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, materi Pidato Kenegaraan Presiden RI 2026 juga dapat menjadi pijakan bagi Pemkab Jepara dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat.
Setelah penyampaian sambutan, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda mendengarkan bersama Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
Jurnalis: Tomi Budianto
Editor: Rosyid
