PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama unsur TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu, 15 Juli 2026.
Rakor yang dipimpin langsung Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf tersebut juga membahas kesiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026.
Plt Bupati Pekalongan Sukirman hadir dalam kegiatan dan menegaskan bahwa momen ini menjadi langkah sangat penting guna menyatukan kesiapan seluruh pihak menghadapi ancaman kekeringan maupun kebakaran yang berpotensi meluas.
“Ini momentum yang sangat luar biasa di tengah prediksi BMKG tentang cuaca panas yang kemungkinan akan sampai bulan September. Tentu ini akan menimbulkan banyak hal. Selain kita harus menjaga fisik, lingkungan, keluarga, dan masyarakat, yang tidak kalah penting adalah mitigasi bencana, khususnya antisipasi kebakaran,” ujar Sukirman.
Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026. BPBD telah memetakan sejumlah wilayah rawan kekeringan meliputi Kecamatan Karanganyar, Kajen, Kandangserang, Wonopringgo, Paninggaran, Karangdadap, Kesesi, Doro, Bojong, dan Sragi. Dampak yang diprediksi muncul meliputi krisis air bersih, penurunan debit sungai, kenaikan suhu udara, hingga risiko kebakaran lahan.
Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf menyebutkan sejumlah kawasan yang menjadi perhatian utama, antara lain lahan tebu pasca panen, lahan kosong, kawasan hutan Perhutani, hingga kebiasaan masyarakat membakar sampah tanpa pengawasan.
“Karena kalau sampah dibakar kemudian mengakibatkan asap yang banyak, tentu jadi bisa menyebabkan kecelakaan, khususnya di pinggir jalan,” jelasnya.
Berbagai instansi juga memaparkan potensi kerawanan masing-masing. Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup menyoroti risiko kebakaran di TPA Bojonglarang akibat gas metana.
Sementara Dinas Pertanian mengingatkan potensi kebakaran lahan tebu sepanjang musim panen Juni–September.
Kemudian Perhutani memetakan kawasan hutan rawan terbakar, khususnya wilayah perbatasan Pekalongan–Pemalang.
Sedangkan Satpol PP mencatat sedikitnya 10 kejadian kebakaran sepanjang Juni 2026 yang mayoritas dipicu pembakaran sampah di lahan kosong.
BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi meliputi pemetaan daerah rawan, penyediaan cadangan air bersih, mobilisasi distribusi air, penyediaan pompa air, hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
Polres Pekalongan juga telah menyiapkan pasukan Siaga Bhayangkara dan layanan Call Center 110 yang dapat dihubungi masyarakat apabila menemukan indikasi kebakaran.
“Kami juga sudah menyiapkan layanan Call Center 110. Apabila masyarakat mengetahui adanya kebakaran ataupun bencana lainnya, segera laporkan sehingga dapat segera ditangani,” imbuh Kapolres.
Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf. Muhammad Nurul Chabibi menekankan perlunya penguatan sistem tanggap bencana hingga ke tingkat desa, serta penyusunan titik evakuasi yang jelas guna mengantisipasi kebakaran berskala besar.
“Kalau terjadi kebakaran besar, harus sudah ada titik evakuasi maupun relokasi masyarakat. SOP mulai dari desa harus sudah disiapkan dan dikoordinasikan lintas sektoral,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Sekar
