SEMARANG, Lingkarjateng.id – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, merotasi dan memutasi 47 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sebagai langkah awal konsolidasi birokrasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
Pelantikan berlangsung di Ruang Loka Krida Balai Kota Semarang, Rabu, 8 Juli 2026. Perombakan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas untuk mengisi kebutuhan organisasi sekaligus mempercepat penataan birokrasi.
Usai pelantikan, Agustina menegaskan rotasi kali ini belum menjadi akhir karena pihaknya masih menyiapkan perombakan lanjutan setelah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ini masih skala kecil. Ke depan masih akan ada rotasi lagi. Tidak ada yang diturunkan jabatannya, rata-rata bergeser atau mendapat promosi,” kata Agustina usai pelantikan.
Dalam mutasi tersebut, Budi Prakosa yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dipercaya mengemban tugas baru sebagai Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang. Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), dr. Lilik Faridah, bergeser menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Jabatan Kepala Disdalduk KB selanjutnya diisi dr. Eko Krisnarto yang sebelumnya memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Adapun posisi Kepala DP3A kini dipercayakan kepada Pranyoto yang sebelumnya menjabat Camat Genuk.
Selain pejabat eselon II, rotasi juga menyentuh pejabat administrator dan pengawas. Sejumlah kepala bidang, sekretaris dinas, lurah, hingga pejabat kecamatan turut bergeser untuk mengisi kebutuhan organisasi.
Agustina menegaskan rotasi jabatan tidak hanya bertujuan menyegarkan organisasi, tetapi juga diikuti penerapan sistem evaluasi kinerja yang lebih ketat dan berdampak pada pemberian tunjangan.
“Kalau targetnya tercapai, ada tambahan tunjangan kinerja. Sistemnya sedang kami siapkan agar bisa diterapkan melalui Perubahan APBD 2026,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh proses mutasi telah mengikuti mekanisme yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari BKN sebelum pelantikan dilaksanakan.
“Prosesnya tidak sebentar. Di BKN saja bisa memakan waktu sekitar satu bulan sebelum persetujuan turun,” jelasnya.
Agustina juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi mengingat Kota Semarang akan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional pada September mendatang.
“September nanti kita menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Semua harus langsung bekerja dan membangun kolaborasi. Tidak ada waktu untuk menunggu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono, mengatakan rotasi dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong akibat pejabat pensiun sekaligus mempercepat pengisian jabatan definitif.
Dari total 47 pejabat yang dilantik, tiga merupakan pejabat eselon II yang dimutasi, dua pejabat eselon III dipromosikan menjadi eselon II, 20 pejabat eselon III menjalani promosi maupun mutasi, sedangkan 22 pejabat eselon IV bergeser ke posisi baru.
“Jabatan yang kosong jangan terlalu lama diisi pelaksana tugas. Harus segera diisi pejabat definitif agar roda pemerintahan berjalan optimal,” tuturnya.
Jurnalis: Syahril Muadz
Editor: Rosyid
