REMBANG, Lingkarjateng.id – Program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya mendapat respons positif dari masyarakat. Meski menawarkan pendidikan gratis dengan berbagai fasilitas pendukung, proses penjaringan peserta didik baru masih menghadapi sejumlah kendala.
Para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengaku kesulitan memenuhi kuota siswa yang tersedia untuk Sekolah Rakyat yang berlokasi di Jalan Rembang–Blora, Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang. Sekolah tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan data kesejahteraan sosial.
Salah seorang pendamping PKH yang enggan disebutkan namanya mengatakan pihaknya telah menerima data calon siswa yang memenuhi persyaratan. Namun, upaya mengajak masyarakat untuk mendaftarkan anak mereka belum berjalan sesuai harapan.
“Jujur, kami pendamping masih kesulitan mencari calon siswa,” ujarnya, Sabtu, 6 Juni 2026.
Ia menilai minimnya waktu sosialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat Sekolah Rakyat. Kondisi tersebut membuat sebagian orang tua masih ragu mengambil keputusan.
“Mereka tidak mudah dibujuk. Mungkin karena waktu sosialisasi yang terlalu singkat sehingga pengetahuan masyarakat tentang Sekolah Rakyat masih minim. Padahal sudah kami jelaskan bahwa fasilitas Sekolah Rakyat di atas sekolah reguler. Apalagi ini program unggulan Presiden,” katanya.
Selain faktor sosialisasi, keberadaan sekolah negeri yang selama ini tidak memungut biaya pendidikan juga menjadi pertimbangan masyarakat. Banyak orang tua lebih memilih menyekolahkan anak di lingkungan sekitar agar tetap dekat dengan keluarga.
Warga Rembang, Hamid, menilai kedekatan anak dengan orang tua menjadi alasan utama rendahnya minat masyarakat, terutama pada jenjang sekolah dasar.
“Apalagi yang jenjang SD, anak masih kecil. Kalau Sekolah Rakyat itu kampus untuk kuliah gratis, mungkin ceritanya akan berbeda. Saya yakin peminatnya akan banyak,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, Nurdin Fahrudi, menyatakan belum menerima laporan resmi terkait kesulitan yang dialami pendamping PKH dalam mencari calon siswa.
Meski demikian, ia menilai pelaksanaan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat sejauh ini berjalan cukup baik. Menurutnya, sebagian kuota yang disediakan telah berhasil terisi.
“Menurut saya itu tantangan tersendiri karena memang ini program baru dan masyarakat atau orang tua bisa jadi memiliki pertimbangan masing-masing. Alhamdulillah cukup positif, sebagian kuota sudah terpenuhi,” kata Nurdin.
Ia menegaskan kesempatan pendaftaran masih terbuka bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga Desil 1 dan Desil 2, meskipun jadwal penutupan pendaftaran sebelumnya ditetapkan pada 30 Mei 2026.
“Masih dibuka, monggo,” tandasnya.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 51.242 anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 di Kabupaten Rembang yang berpotensi menjadi peserta Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, program tersebut menyediakan kuota sebanyak 270 siswa.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Rosyid
