SEMARANG, Lingkarjateng.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan pendekatan digital. Pendataan dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 guna memetakan kondisi riil perekonomian hingga tingkat usaha terkecil.
Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, mengatakan sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali sesuai amanat undang-undang. Tahun ini menjadi pelaksanaan kelima setelah terakhir dilakukan pada 2016.
“Sensus ekonomi 2026 ini akan dilaksanakan di bulan Mei sampai dengan Agustus. Ini untuk mendata seluruh kegiatan usaha yang ada di Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, sampai usaha besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan sensus kali ini tidak lagi menggunakan metode manual berbasis kertas. Petugas akan memanfaatkan perangkat digital untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengumpulan data.
“Sekarang kita menggunakan gadget, jadi lebih cepat dan efisien dibandingkan sensus sebelumnya yang masih manual,” ungkapnya.
Cakupan pendataan juga diperluas, tidak hanya menyasar pelaku usaha konvensional, tetapi juga aktivitas ekonomi berbasis rumah tangga dan digital, termasuk penjual online hingga kreator konten.
“Misalkan ada yang jualan online di rumah, atau konten kreator seperti YouTuber dan TikToker yang menghasilkan pendapatan, itu juga akan kita data,” jelasnya.
BPS Jawa Tengah sebelumnya telah memiliki basis data awal sekitar 4,9 juta unit usaha. Melalui sensus ini, jumlah tersebut diperkirakan bertambah seiring pendataan langsung di lapangan.
“Nanti petugas akan datang ke rumah-rumah untuk memastikan apakah ada kegiatan usaha yang belum tercatat,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, BPS akan melibatkan mahasiswa dan mitra statistik. Proses rekrutmen dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026 dengan menggandeng perguruan tinggi, khususnya dari jurusan statistik, ekonomi, dan kependudukan.
Selain itu, sensus juga diarahkan untuk menangkap tren ekonomi terkini, seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau.
“Kita ingin melihat bagaimana struktur ekonomi di suatu wilayah, termasuk perkembangan ekonomi digital dan juga aspek lingkungan dari kegiatan usaha,” ujarnya.
Hasil sensus diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
“Data ini penting untuk melihat potensi ekonomi suatu wilayah. Dari situ bisa mendorong investasi dan membuka lapangan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kemiskinan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan agen statistik desa menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran sensus, terutama dalam sosialisasi dan pemutakhiran data.
“Dengan adanya agen statistik ini, diharapkan mereka bisa membantu menyukseskan sensus ekonomi 2026, termasuk dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya data,” tandasnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Rosyid
