Blora (lingkarjateng.id) – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyebut Kabupaten Blora masuk daftar usulan sebagai Kawasan Industri (KI) baru. Dengan harapan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, dengan jenis industri menyesuaikan potensi daerah tersebut.
Merespon hal itu, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menyebut langkah strategis ini diambil guna mendorong pemerataan ekonomi ke wilayah timur Jawa Tengah, sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya alam dan infrastruktur logistik yang kini telah terkoneksi secara global.
“Blora bukan lagi sekadar penonton dalam industri nasional, melainkan siap menjadi pusat hilirisasi berbasis gas bumi dan manufaktur yang didukung oleh konektivitas transportasi modern,” ujar Siswanto, Rabu (25/02/2026).
Berbeda dengan kawasan industri lainnya, kata Siswanto, Kawasan Industri Blora diproyeksikan menjadi Kawasan Industri Berbasis Gas. Pasalnya, Blora memiliki cadangan gas bumi melimpah, baik dari Blok Gundih dan Blok Cepu yang dikelola Pertamina dan mitra strategis.
Menurutnya, Kabupaten Blora menawarkan efisiensi energi alam bagi industri hulu ke hilir. Sehingga hilirisasi gas dapat diubah menjadi pupuk, bahan kimia, hingga energi listrik mandiri untuk kawasan.
“Target Kawasan Industri di Blora adalah menarik investor dari sektor petrokimia dan industri padat energi yang membutuhkan suplai gas stabil,” kata Siswanto.
Siswanto yang juga ketua Asosiasi Angggota DPRD Kabupaten Kota Seluruh Indonesia (ADKASI) menambahkan, Blora saat ini memiliki keunggulan infrastruktur transportasi dan logistik yang sejajar dengan kota-kota besar.
Hal itu, dibuktikan dengan ada-nya Bandara Ngloram, jalur kereta api ganda hingga ruas jalan nasional. Dari beberapa infrastruktur yang telah ada itu, mampu menjadi pintu koneksi dari Blora ke jalur distribusi, yaitu Jakarta, Semarang dan Surabaya.
“(Infrastruktur) Ini memastikan arus pengiriman barang dan bahan baku menjadi lebih cepat, murah, dan efisien,” ujarnya.
Siswanto menyebut Blora memiliki ketersediaan lahan yang sangat luas, hal itu terbukti dari total luas teritorial kabupaten, separo adalah kawasan hutan produksi. Sehingga wilayah Kabupaten Blora didominasi hutan negara, yang menjadi kepemilikan pemerintah pusat.
“Melalui mekanisme KSP (Kerja Sama Pemanfaatan Lahan), pemerintah daerah bersinergi dengan kementerian (pemerintah pusat). Sehingga untuk menyediakan lahan kawasan industri yang luas dan siap bangun, tanpa kendala pembebasan lahan yang rumit,” terangnya.***
Jurnalis : Eko Wicaksono
Editor : Fian
