PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait untuk membahas kesiapan anggaran penanggulangan bencana.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir dan berlangsung di Ruang Rapat DPRD setempat, Jumat, 30 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto memaparkan kondisi terkini dampak bencana banjir. Hingga 27 Januari 2026, jumlah warga terdampak tercatat mencapai 60.164 jiwa, dengan 1.704 jiwa di antaranya mengungsi di 19 lokasi pengungsian.
“Kebutuhan mendesak berupa tambahan obat-obatan, khususnya obat gatal, serta kebutuhan balita seperti pampers. Selain itu, fasilitas sanitasi di sejumlah lokasi pengungsian, seperti Mayangan dan Masjid At-Taqwa dinilai sudah tidak memadai dan mengalami overload, sehingga menimbulkan bau tidak sedap,” papar Agus.
Ia juga menyoroti kondisi tanggul sungai yang kritis, luasnya wilayah terdampak banjir, tingginya intensitas curah hujan, keterbatasan anggaran penanganan bencana, serta kekurangan armada distribusi logistik.
“Kondisi saat ini personel BPBD sudah bekerja 24 jam penuh di lapangan,” tegas Agus.
Ketua DPRD Abdul Munir menegaskan pentingnya pengamanan dana logistik bagi pengungsi, terutama kebutuhan makan, minum, kesehatan, serta perlengkapan balita. Ia juga mengingatkan agar penanganan kerusakan infrastruktur tetap memperhatikan faktor cuaca.
“Kami menekankan pentingnya penanganan kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca yang masih hujan. Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) selama masa tanggap darurat juga harus dipastikan sesuai ketentuan,” jelas Munir.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ruben R Prabu Faza mengusulkan pembentukan tim rescue cepat di BPBD untuk mempercepat respons kebencanaan.
“Kami mengusulkan agar BPBD membentuk tim rescue cepat guna mempercepat penanganan bencana, khususnya di wilayah-wilayah rawan,” ujar Ruben.
Wakil Ketua DPRD lainnya, Sumar Rosul, menekankan perlunya langkah teknis segera, mulai dari normalisasi tanggul Sungai Sengkarang, peninggian tanggul TNI di pintu air Mulyorejo, hingga penanganan tanggul dan pintu air Meduri.
“Ketersediaan bahan bakar, solar dan listrik genset untuk pompa air jangan sampai telat, Dan kebutuhan mendesak para pengungsi harus segera dipenuhi, meliputi toilet, obat-obatan kulit, pampers, serta pakaian dalam,” tegas Sumar.
Selain aspek teknis, Sumar juga mendorong langkah kebijakan jangka menengah dan panjang.
“Selain itu, kami juga mendorong percepatan penetapan status tanggap darurat, penegakan perda di kawasan sempadan sungai, pembaruan perda penanggulangan bencana, serta peningkatan pelatihan bagi para relawan,” jelas Sumar.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar menyampaikan bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga akan difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan logistik selama masa tanggap darurat 14 hari.
“OPD di bawah Pekerjaan Umum juga mulai memetakan pengadaan bahan bakar solar melalui dana BTT untuk kebutuhan darurat. Selain itu, pemerintah daerah akan menempuh opsi pergeseran anggaran melalui APBD guna menangani dampak bencana, mengingat keterbatasan stok logistik reguler,” jelas Akbar.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Sekar S
