PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Rabu, 17 Desember 2025. Sidak ini dilakukan menyusul insiden kecelakaan mobil Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG tersebut.
Insiden tersebut terjadi saat mobil MBG menjalankan distribusi makanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun temuan bahwa sopir tidak memenuhi persyaratan administrasi memunculkan kekhawatiran terkait standar keselamatan operasional.
Dalam sidak tersebut, Munir menemukan bahwa sopir yang terlibat kecelakaan tidak mengantongi SIM A dan berusia 63 tahun, melebihi batas usia yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelalaian pada tahap seleksi awal tenaga pengemudi.
Munir menyatakan secara umum pengelolaan SPPG telah berjalan sesuai ketentuan. Meski demikian, ia menilai mekanisme rekrutmen sopir perlu dibenahi.
“Ada kekurangan di awal karena Kepala SPPG tidak dilibatkan oleh yayasan dalam proses seleksi, sehingga data sopir tidak terverifikasi secara menyeluruh,” katanya.
Munir pun meminta pihak pengelola segera melakukan pergantian sopir agar operasional MBG berjalan aman dan sesuai aturan serta mencegah terulangnya kejadian serupa.
Selain aspek keselamatan, Munir juga menyoroti peluang pemberdayaan ekonomi lokal melalui program MBG. Ia mendorong agar bahan pangan SPPG ke depan lebih banyak disuplai dari pedagang sekitar Pakisputih dan wilayah Kabupaten Pekalongan.
Ia juga meninjau fasilitas pendukung, termasuk area pencucian. Ketersediaan air dinilai mencukupi, namun kapasitas ruang cuci masih terbatas untuk melayani kebutuhan hingga ribuan porsi makanan setiap hari.
“Kondisi ini kami pahami karena gedung yang digunakan merupakan bangunan lama yang dipetak-petak, bukan bangunan baru, sehingga masih banyak penyesuaian,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Pakisputih, Moch. Rifqi Aula Arifian, membenarkan adanya kekurangan dalam rekrutmen sopir. Ia menyampaikan bahwa sopir yang bersangkutan telah dinonaktifkan.
“Ini menjadi evaluasi bersama karena memang ada kecolongan di tahap awal,” ujarnya.
Rifqi menambahkan, seluruh masukan dari DPRD akan ditindaklanjuti bersama yayasan pengelola. Ia juga memastikan tidak ada pemotongan gaji pegawai serta seluruh hak pekerja, termasuk BPJS dan pelatihan, telah dipenuhi sesuai ketentuan.
“Kami juga terbuka untuk melakukan evaluasi agar ke depan lebih memberdayakan pedagang lokal, meskipun saat ini pengadaan sebagian berasal dari luar daerah,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
