SEMARANG, Lingkarjateng.id – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah sekaligus anggota DPD RI, Muhdi, memberikan sejumlah masukan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul maraknya kasus dugaan keracunan makanan MBG di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah.
Muhdi menilai, evaluasi paling mendesak dalam program MBG adalah desentralisasi sistem dapur penyedia makanan. Menurutnya, dapur MBG tidak harus berskala besar dan terpusat, melainkan dapat dibagi menjadi unit-unit lebih kecil agar kebersihan dan keamanan pangan lebih terjamin di setiap wilayah.
“Evaluasi yang pertama, kalau bahasanya saya, ya didesentralisasikan, diperkecil. Daerah-daerah tertentu jangan dipaksakan sampai 3.000 porsi. Kalau di kota mungkin masih bisa, tapi kalau di daerah pinggiran itu terlalu berat,” ujar Muhdi, Senin, 6 Oktober 2025.
Ia juga mengusulkan agar yayasan atau lembaga pendidikan swasta diberi ruang untuk mengelola program MBG secara mandiri. Dengan begitu, dana Rp15 ribu per siswa per hari dapat dimanfaatkan lebih efisien, misalnya sekitar Rp12.500 untuk bahan pangan dan sisanya untuk biaya operasional.
Menurutnya, pola ini lebih cocok diterapkan di sekolah kecil atau daerah terpencil yang jumlah siswanya sedikit.
“Makanannya bisa lebih segar, dan pengawasan gizinya pun lebih mudah,” tambahnya.
Muhdi juga menyoroti praktik mencicipi makanan oleh guru penanggung jawab yang mendapat insentif Rp100 ribu per hari. Ia menyebut, para guru tidak memiliki jatah makanan dan sering kebingungan menentukan makanan mana yang harus dicicipi.
“Kalau mau nyicipi, pertama apakah harus jadi penanggung jawab dulu? Terus, apa ada makanan yang memang disiapkan untuk dicicipi? Jangan malah mencicipi jatah anak-anak, itu kan enggak baik,” tegasnya.
Sebaliknya, ia mengusulkan agar uji rasa dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum makanan didistribusikan ke sekolah. Namun, Muhdi juga mengingatkan bahwa mencicipi satu sampel bukan berarti menjamin ribuan porsi lain pasti layak konsumsi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta perlunya sekolah mendapat anggaran khusus untuk mendukung proses distribusi MBG.
“Sekolah, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan harus dilibatkan. Sekolah perlu punya komunikasi langsung dengan dapur agar bisa memantau, mengecek, bahkan memberi laporan jika ada kendala. Jangan malah dilarang melapor. Ini soal tanggung jawab bersama,” pungkas Muhdi.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Sekar S
