JAKARTA, Lingkarjateng.id – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati Sudewo.
Salah satu Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, mengatakan permintaan rekomendasi surat penonaktifan Bupati Sudewo itu setelah melakukan audiensi bersama KPK pada Senin, 1 September 2025.
“Intinya, dari audiensi tersebut, KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati Sudewo,” ujar Supriyono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 1 September 2025.
Hasil audiensi tersebut, Supriyono menjelaskan warga Pati disuruh menunggu oleh KPK terkait penerbitan surat penonaktifan bupati.
Walaupun demikian, Supriyono mengaku belum diberitahukan harus menunggu sampai kapan.
Jika permintaan tersebut dikabulkan, dia mengatakan surat rekomendasi akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai informasi aksi warga Pati unjuk rasa di depan gedung KPK itu telah dijadwalkan sejak akhir Agustus 2025 menyusul dugaan keterlibatan Bupati Pati Sudewo pada kasus korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Supriyono menjelaskan kedatangan sekitar 350 warga Pati ke KPK dalam rangka mendorong KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus tersebut.
“KPK telah menyita uang Rp3 miliar di rumah pribadi Sudewo. Kemarin, Bupati Sudewo mengembalikan uang Rp720 juta di KPK,” katanya.
Ia melanjutkan, “Artinya, Bupati Sudewo sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan Bupati Sudewo sadar uang Rp720 juta adalah hasil tindak pidana. Jadi, itu sebenarnya sudah layak ditetapkan sebagai tersangka.”
Ratusan Warga Pati Berangkat Demo ke KPK Hari Ini, Rombongan 10 Bus
Nama Sudewo sempat muncul pada sidang kasus korupsi DJKA dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, pada 9 November 2023.
Pada sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.
Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang senilai Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.
Sementara kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Setelah beberapa waktu atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.
Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).
Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.
Jurnalis: Ant/Lingkar Network
Editor: Ulfa
