PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Kabupaten Pekalongan menerima bantuan sebanyak 506 unit rumah untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan ini merupakan bagian dari program pembangunan satu juta rumah di Jawa Tengah yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas data statistik dan penyelenggaraan perumahan dilakukan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat, 20 Juni 2025. Kesepakatan ini juga diteken oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diwakili Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Brigjen Pol Aziz Andriansyah, Kepala BPS Pusat, Tapera, Bank Jateng, serta seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
“Alhamdulillah, kita dapat bantuan untuk 506 rumah tidak layak huni. Selain itu, juga ada kesepakatan dalam program pembangunan satu juta rumah di Jawa Tengah, terutama bagi warga yang belum memiliki rumah,” kata Bupati Fadia.
Fadia menegaskan bahwa pihaknya juga tengah mengupayakan tambahan bantuan bagi warga yang belum memiliki rumah sama sekali.
“Saat ini sedang kami ajukan lagi ke Pak Gubernur. Mohon doanya, karena doa dari masyarakat adalah kekuatan saya,” imbuhnya.
Dirjen PKP, Brigjen Aziz Andriansyah, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk memperluas akses terhadap hunian layak.
“Nota kesepakatan ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan data statistik yang akurat dan terintegrasi, serta penyelenggaraan perumahan bagi MBR dan ASN melalui Tapera dan KPR Sejahtera untuk sekitar 20.000 unit rumah, dan bisa ditambah jika diperlukan,” jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai bahwa isu perumahan adalah masalah sentral yang harus ditangani bersama. Ia mendorong seluruh kepala daerah agar segera berkoordinasi dengan dinas terkait guna melakukan pemetaan wilayah.
“Setelah penandatanganan ini, saya minta para bupati dan wali kota segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pemetaan wilayah,” tegasnya.
Luthfi menambahkan bahwa backlog perumahan di Jawa Tengah saat ini mencapai sekitar 310 ribu unit. Untuk menanganinya, Pemprov menargetkan pembangunan 17 ribu unit rumah layak huni pada 2025. Setiap kabupaten/kota akan mendapatkan kuota berbeda, disesuaikan dengan data valid by name by address.
Program ini, kata Luthfi, akan dilaksanakan secara kolaboratif dengan TNI dan Polri untuk mempercepat realisasi di lapangan.
“Dalam lima tahun ke depan, insya Allah target satu juta rumah untuk Jawa Tengah bisa tercapai,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Sekar S
