BLORA, Lingkarjateng.id – Dua desa di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora akan terdampak proyek Bendungan Karangnongko. Rencananya, Desa Ngrawoh dan Desa Nginggil akan direlokasi.
“Dua desa itu direncakan akan direlokasi, tetapi diusahakan masih berada disekitar lokasi, agar desa tersebut tidak hilang,” ujar Camat Kradenan, Tarkun, pada Senin, 18 September 2023.
Saat ini pembangunan Bendungan Karangnongko yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) masih dalam tahap pengukuran. Sedangkan pelaksanaan proyek baru akan direalisasikan pada 2026.
“Saat ini baru tahap pengukuran lahan,” kata Tarkun.
Selain kedua desa tersebut, juga masih ada lima dukuhan yang akan terdampak proyek Bendungan Karangnongko. Di antaranya yaitu Dukuh Tandak Desa Mendenrejo, Dukuh Ngandong, Dukuh Nglebak dan Dukuh Plumpon Desa Nglebak, serta Dukuh Setren Desa Megeri.
Rp 1 Triliun Disiapkan untuk Proyek Bendung Gerak Karangnongko Blora
Tarkun menambahkan bahwa daerah-daerah yang terdampak itu nantinya akan mendapatkan ganti untung dari pemerintah.
“Semuanya nanti akan mendapatkan ganti untung, ya, bukan ganti rugi. Semua bangunan, termasuk tanaman akan dihitung mendapatkan ganti,” paparnya.
Sebagai informasi, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo rencananya akan membangun Bendungan Karangnongko di perbatasan antara Kabupaten Blora dan Bojonegoro Tepatnya di selatan Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan, yang berbatasan dengan Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo diprediksi dapat menampung sebanyak 59,1 juta meter kubik air, dengan luasan genangan 1026,5 Ha.
Sementara itu Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan bahwa Desa Ngrawoh dan Desa Nginggil itu akan direlokasi di wilayah permukiman yang tidak tergenang Bendungan Karangnongko.
“Kita ingin Desa Ngrawoh dan Desa Nginggil tetap ada. Dua desa ini mayoritas akan tergenang. Kami inginnya bukan dipindahkan jauh tetapi direlokasi atau pemukimannya digeser ke wilayah yang tidak tergenang dekat Bendungan Karang Nongko,” ucapnya.
Akan tetapi terkait mekanismenya, Bupati Arief mengaku masih perlu konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Karena ini PSN yang didanai langsung oleh APBN Pusat, maka kami perlu konsultasi juga dengan kementerian. Akan dibentuk tim bersama BBWS Bengawan Solo dan UGM untuk mendampingi proses ini. Apakah nanti digeser ke wilayah hutan Perhutani atau ke wilayah KHDTK UGM. Perlu meminta petunjuk Kementerian,” jelasnya.
Bupati Blora Minta Percepat Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko
Pembangunan Bendungan Karangnongko akan dimulai dari wilayah Bojonegoro terlebih dahulu karena di sisi timur Bengawan Solo tidak banyak pemukiman, mayoritas hutan dan lahan kosong, lahannya sudah siap. Sedangkan wilayah Blora, sisi barat Bengawan Solo menunggu kepastian relokasi pemukiman warga.
Di sisi lain Kepala BBWS Bengawan Solo, Maryadi Utama, menyampaikan bahwa anggaran pembangunan konstruksi Bendungan Karangnongko adalah Rp 1,5 Triliun.
“Anggaran itu langsung dari APBN Pusat dengan sistem tahun jamak. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi bendungan seluas 246,18 ha,” ungkapnya.
Sedangkan pembangunan fisik secara bertahap akan dilakukan hingga 2026, dan akan mulai digenangi pada 2027.
“Jadi ini bukan lagi Bendungan seperti yang banyak diberitakan dahulu. Namun diubah menjadi Bendungan. Yang tadinya ada saluran pengelak, diubah menjadi saluran pelimpas,” tambahnya. (Lingkar Network | Hanafi – Koran Lingkar)
